Selasa 01 Mar 2022 10:46 WIB

RAN PASTI di Jateng Pastikan Kesanggupan Daerah Perangi Stunting

BKKBN menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting

Red: Christiyaningsih
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo. BKKBN menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Ilustrasi.
Foto: BKKBN
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo. BKKBN menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Jawa Tengah akan menjadi kawasan “penentu” dan berkontribusi besar di 2024 jika penurunan angka stuntingnya bisa melandai dari tahun ke tahun. Jika di 2022 ini Jawa Tengah termasuk salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, maka dengan komitmen semua kepala daerah dipastikan angka stunting bisa ditekan dengan optimal.

Komitmen Presiden Joko Widodo untuk menurunkan angka stunting nasional di angka 14 persen di 2024 bukanlah harapan kosong belaka. Komitmen semua pemangku kepentingan untuk percepatan penurunan angka stunting yang diamanahkan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), perlu mendapat dukungan maksimal dari semua pemerintah daerah termasuk dari Jawa Tengah.

Baca Juga

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, Jawa Tengah masih “mempunyai” 19 kabupaten dan kota dengan kategori kuning (prevalensi 20 sampai 30 persen). Di antaranya Kendal, Kota Semarang, Blora, Banyumas, Batang, Kabupaten Magelang, Banjarnegara, Kota Tegal, dan Pemalang.

Sebanyak 15 kabupaten/kota lainnya berkategori hijau dengan prevalensi di kisaran 10 hingga 20 persen. Daerah-daerah ini di antaranya ; Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, Sragen, Rembang, Cilacap, Kudus, Purbalingga, dan Kabupaten Semarang.