Selasa 01 Mar 2022 18:09 WIB

PDIP: Sumur Resapan Baik, Tapi Konsep Anies tidak Matang

PDIP menilai pembangunan sumur resapan di DKI Jakarta tidak sesuai.

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Indira Rezkisari
Pekerja menyelesaikan proyek galian sumur resapan di kawasan Jalan D.I Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (16/11). Pemprov DKI Jakarta menargetkan sumur resapan terbangun di 22.292 titik guna mengurangi daerah rawan banjir di Ibu Kota. Namun, sejauh ini Pemprov DKI baru membangun sumur resapan di 6.233 titik. Republika/Thoudy Badai
Foto: Republika/Thoudy Badai
Pekerja menyelesaikan proyek galian sumur resapan di kawasan Jalan D.I Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (16/11). Pemprov DKI Jakarta menargetkan sumur resapan terbangun di 22.292 titik guna mengurangi daerah rawan banjir di Ibu Kota. Namun, sejauh ini Pemprov DKI baru membangun sumur resapan di 6.233 titik. Republika/Thoudy Badai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, mengkritik pembangunan sumur resapan di DKI Jakarta yang dilakukan sejak 2017 silam karena konsepnya tidak dipertimbangkan matang. Namun demikian, dia menyebut, secara keseluruhan, banjir bisa ditangani dengan baik melalui sumur resapan jika dibangun dengan matang.

“Perencanaan yang dilakukan DKI ini tidak matang, Gubernur (Anies) terbukti tidak mengeksekusi sumur resapan dengan baik,” kata Ida, yang juga merupakan politikus PDI Perjuangan, saat ditemui awak media di DPRD DKI, Selasa (1/3/2022).

Baca Juga

Dia menambahkan, sumur resapan Pemprov DKI yang dipandang kurang baik, karena adanya banyak keluhan masyarakat. Bahkan, pihak dia, mengklaim mendapat banyak laporan dari masyarakat terkait sumur resapan yang dibangun secara asal dan malah menyebabkan genangan.

Walaupun, dia tak menampik bahwa kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru akan mengadopsi sistem sumur resapan melalui konsep sponge city, dengan menyimpan air hujan untuk mengurangi banjir. “Mereka (Pemprov DKI) jawabnya memang keluhan masyarakat sedang dalam proses perbaikan,” kata dia.

Menurutnya, sejauh ini pembangunan Pemprov DKI terkait sumur resapan memang tidak sesuai seharusnya. Ida mencontohkan, dari pembangunan sumur resapan di daerah dengan jalan yang rata, malah akhirnya membuat penutupan jalan karena sumur resapan itu tak rata kembali. “Ini perlu dievaluasi,” katanya.

Dengan adanya dasar itu, dia menyebut jika DPRD DKI Jakarta pada 2022 tidak mengizinkan adanya pengajuan anggaran sumur resapan di APBD.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement