REPUBLIKA.CO.ID, KABUL — Pemerintah Taliban melalui Juru bicaranya, Zabihullah Mujahid mengumumkan melarang perempuan tanpa pendamping laki-laki bepergian ke luar negeri. Pengumuman itu disampaikan Mujahid dalam sebuah konferensi pers pada Ahad (27/2/2022) lalu.
Sontak saja kebijakan tersebut mendapat kritikan tajam dari berbagai negara. Salah satunya Kepala Misi Inggris untuk Afghanistan, Hugo Shorter yang menyebut perintah ini sebagai pembatasan yang tidak dapat diterima karena menghalangi kebebasan bergerak.
Menanggapi kritikan tersebut, baru-baru ini Mujahid menyampaikannya melalui cuitan di Twitter.
Menurut Mujahid, bagi perempuan yang dievakuasi dari luar negeri dan perempuan yang memiliki dokumen legal maka akan diizinkan melakukan penerbangan.
“Rekan-rekan kami yang memiliki dokumen dan undangan resmi dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dan dapat kembali ke negara itu dengan percaya diri," cuitnya dilansir dari Alaraby, Rabu (2/3/2022)
Tidak jelas apakah aturan ini akan mencegah negara-negara Barat mengevakuasi ribuan warga Afghanistan yang bekerja dengan pasukan NATO selama pendudukan pimpinan Amerika di Afghanistan.
Lebih dari 120 ribu warga Afghanistan telah dievakuasi oleh berbagai kekuatan Barat ketika Taliban merebut Kabul pada Agustus 2021.
Penerbangan evakuasi resmi terakhir adalah pada 1 Desember. Namun, ratusan lainnya terus mencoba meninggalkan Afghanistan melalui darat melalui perbatasan Pakistan.
Sebelumnya Taliban juga meluncurkan inisiatif melakukan penyisiran besar-besaran dari rumah ke rumah warga. Taliban mengaku, penyisiran dilakukan pasukan di beberapa kota di Afghanistan, adalah untuk mencari senjata dan penjahat ilegal.
Operasi itu telah membuat khawatir banyak dari mereka yang takut menjadi sasaran kelompok pemberontak, karena mereka dianggap rezim yang didukung Barat yang ditopang oleh pasukan pimpinan Amerika Serikat sampai mereka pergi pada 31 Agustus tahun lalu.
Sumber: alaraby
Ikuti Whatsapp Channel Republika