REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengeklaim, partainya tetap menyiapkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024. Meskipun, saat ini muncul wacana penundaan pemilu yang digulirkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Ace Hasann menegaskan, Golkar juga mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu legislatif 2024. "Pak Airlangga sudah ditetapkan oleh musyawarah nasional Partai Golkar tahun 2019 bahwa pemilu adalah tahun 2024 dan karena itu pencapresan presiden pun tentu 2024," ujar Ace di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/3/2022).
Ia mengatakan, Fraksi Partai Golkar menjadi salah satu pihak yang menyetujui pemilu digelar pada 14 Februari 2024. Karenanya, persiapan terus dilakukan untuk menghadapi kontestasi tersebut.
"Karena itu kita tetap konsisten dengan kerja kerja politik untuk memenangkan Pak Airlangga sebagai calon presiden di tahun 2024, memenangkan Partai Golkar di tahun 2024," ujar Ace.
Partai Golkar, kata Ace, tak khawatir dengan elektabilitas Airlangga yang saat ini masih rendah. Menurutnya dalam waktu dua tahun ke depan, elektabilitas Menteri Koordinator Perekonomian itu dapat bersaing dengan nama-nama lain.
"Kita tetap terus mendorong agar Pak Airlangga elektabilitasnya semakin tinggi, popularitasnya juga semakin tinggi. Sehingga mudah-mudahan nanti kita optimis akan memenangkan Pilpres 2024," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng mengatakan, wacana pengunduran Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden harus melibatkan semua Parpol di Parlemen. Mengingat hal itu terkait dengan konstitusi.
Menurut Mekeng, Partai Golkar akan mengkaji serius wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya Partai Golkar berpandangan, perpanjangan jabatan presiden bukan hal yang tabu untuk dibicarakan.
"Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," ujar Mekeng.
Ikuti Whatsapp Channel Republika