Kronologi Penurunan Papan Nama Muhammadiyah Tampo Banyuwangi
BANYUWANGI, Suara Muhammadiyah – Penurunan papan nama organisasi Pusat Dakwah Muhammadiyah Ranting Tampo Kecamatan Cluring Banyuwangi mendapat perhatian khalayak secara luas.
Kejadian tersebut berlangsung Jumat, 25 Februari 2022 pukul 16.30 WIB dan tersebar melalui rekaman video warga. Tampak jajaran perangkat Kecamatan Cluring dan Desa Tampo mendatangi pengurus takmir Masjid al-Hidayah untuk membongkar papan nama Pusdamu (Pusat Dakwah Muhammadiyah) dan Pimpinan Ranting Aisyiyah Tampo dengan alasan untuk menciptakan suasana yang kondusif.
Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Tampo Sudarto Efendi menjelaskan, kalau dirunut ke belakang dengan mengacu pada dokumen, data, dan fakta di lapangan, Masjid al- Hidayah adalah aset Muhammadiyah.
Berdasarkan dokumen ikrar wakaf dan sertifikat tanah tanah wakaf seluas 2.500 meter persegi dari Mbah Kiai Yasin kepada menantunya Kiai Bakri untuk memanfaatkan lahan itu sebagai masjid Muhammadiyah.
”Dalam perkembangannya, tidak hanya masjid saja yang berdiri di lahan tersebut. Juga dibangun sekolah Muhammadiyah baik SD maupun lanjutan atas. SD Muhammadiyah 4 berdiri pada tahun 1969 dengan lulusan pertama tahun 1975,” kata Sudarto kutip PWMU, Senin (28/2/2022).
Pada tahun 1977–1983 berdiri Sekolah Pendidikan Guru Agama (SPGA) dengan papan nama berafiliasi pada Muhammadiyah. Dalam perkembangannya semua sekolah guru ditutup pemerintah sehingga SPGA bubar.
Lalu SD Muhammadiyah 4 kekurangan murid. Seluruh siswanya dipindahkan ke SD Muhammadiyah Curah Palung. Saat ini amal usaha yang masih berjalan di lokasi Masjid al- Hidayah adalah PAUD dan TK Aisyiyah yang beroperasi sejak tahun 1990.
Sudarto menuturkan, tahun 1992, karena usia Mbah Yai Bakri yang sudah sepuh dan demi menjaga keberlangsungan dan kehidupan Masjid al-Hidayah ditunjuklah Ir Djamil, menantunya, untuk melanjutkan tongkat estafet kepengurusan Muhammadiyah Ranting Tampo sekaligus takmir Masjid al-Hidayah hingga tahun 2020. Setelah itu dibentuk takmir baru periode 2020-2025.
Terjadinya pembongkaran papan nama Pusdamu dan Pimpinan Ranting Aisyiyah karena pergantian takmir masjid di tengah jalan yang semestinya berakhir pada tahun 2025.
Pergantian pengurus takmir dilakukan karena ketidakpuasan jamaah pada kebijakan yang diambil oleh pengurus takmir periode 2020-2025. Alasan pergantian takmir antara lain:
Takmir lama yang diganti tidak terima sehingga terjadi perselisihan. Aparat desa campur tangan didampingi Babinkamtibmas dan Babinsa. Diadakan mediasi pada 10 Februari 2022 namun hanya melibatkan takmir periode 2020-2025 dan tanpa mengundang Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Tampo.
Saat mediasi di Kantor Kecamatan pada 24 Februari 2022, Ketua Majelis Hukum dan HAM PDM Banyuwangi Wahyudi Ikhsan SH MM MH sempat ditolak oleh Camat Cluring Henry Suhartono SSos MM. Alasannya Wahyudi bukan orang Cluring. Padahal dalam undangan nama ketua MHH PDM Banyuwangi tercantum sebagai kuasa hukum.
Keputusan mediasi yang dicopot hanya papan nama Pusdamu. Kenyataannya papan nama Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA) Tampo yang berdiri lebih lama ikut dicopot juga. Bahkan papan nama TK ABA akan ikut digergaji juga. Tapi dihalang-halangi oleh warga.
Ketua PRM Tampo Sudarto Effendi menuturkan, saat terjadi perselisihan dia meminta personal Kokam dan Kosegu Tapak Suci menjaga lokasi aset Muhammadiyah ini.
”Ketika ada mediasi kondisi dianggap kondusif maka setelah shalat Jumat, teman-teman Kokam yang berjaga mulai hari Kamis, 24 Februari 2022 pulang ke rumah. Saat kondisi sepi itulah Pak Camat dan Pak Kades tanpa didampingi Pol PP, Babinkamtibmas serta Babinsa dan hanya mengenakan baju preman mencopoti papan nama dengan paksa,” ungkap Sudarto Efendi.
Sekretaris PRM Tampo Rizky Andri yang juga kontributor TVMU ikut hadir di lokasi mendokumentasikan kejadiannya dan membuat surat berita acara pembongkaran papan nama secara paksa oleh camat dan lurah itu.
Namun camat dan lurah menolak menandatangani Berita Acara dengan saksi jajaran PRM Tampo dan PCM Cluring.
Ketua PDM Banyuwangi Dr H Muhlis MSi memberikan penjelasan sikapnya untuk menyelesaikan perkara PRM Tampo.
Dia mendelegasikan penyelesaian perkara ini kepada Majelis Hukum HAM, LBHMu, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PDM Banyuwangi, LBH UMM, UMJ terkait tindakan primitif yang dilakukan aparat camat dan lurah sangat tidak pantas dan mencoreng kerukunan umat.
”Bukti fisik penurunan papan nama sedang dikumpulkan, dilengkapi berita secara detail oleh saksi di lapangan dan LBHMu untuk selanjutnya diproses secara hukum,” katanya.
Dia meminta PCM Cluring, PRM Tampo, Takmir Masjid al-Hidayah tetap dalam koordinasi yang solid. Kedepankan akal sehat, jernih hati, tawakkal kepada Allah pasti ada solusi lebih elegan dan bermartabat.
”Menghadapi sikap arogan Forpimka, KUA, dan Kades Tampo harus dengan nalar sehat, tidak terpancing emosi karena mereka belum aqil baligh dalam bertindak sebagai pengayom masyarakat,” katanya.
Dia menyampaikan, usia Muhammadiyah sudah 110 tahun, telah berkarya nyata di tengah masyarakat luas, jangan disibukkan urusan remeh temeh seperti papan nama yang menyita energi mubazir dan tidak bermanfaat. Mikir ke depan, jangkauan luas, karya besar masih luas.
”PDM Banyuwangi yakin seyakin-yakinnya bahwa suatu saat nanti mereka yang membenci Muhammadiyah akan menjadi penerus, kader perjuangan Muhammadiyah yang tangguh setangguh rasa bencinya. Kita doakan,” tandasnya.
PDM Banyuwangi terdiri 27 PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah), 146 PRM, 41 Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Pendidikan, 5 AUM Kesehatan, 9 AUM Panti Asuhan Muhammadiyah, 17 AUM Lazismu, 14 PAP, 40 ribu anggota, 125 ribu simpatisan, 144 TPA dengan Angkatan Muda Muhammadiyah yang terdiri dari PD Pemuda Muhammadiyah, PD Nasyiatul Aisyiyah, Hizbul Wathan, IPM, IMM, TSPM, FGM kompak satu komando PDM.
”Mari tetap mengedepankan akal sehat, akhlak mulia, lisan yang beretika, sikap yang damai, WA/bermedia sosial yang mendidik, tetap koordinasi yang terukur sejalan berpihak kepada kebenaran,” tegasnya.
Sumber: PWMU
Ikuti Whatsapp Channel Republika