Supermarket Inggris Tarik Kalender Ramadhan Sebut Masjid Al Aqsa Ada di Israel

Rep: mgrol135/ Red: Ani Nursalikah

Jumat 04 Mar 2022 00:00 WIB

Jaringan supermarket besar di Inggris, Morrisons, menarik penjualan kalender Ramadhan karena menyebut Masjid Al Aqsa berada di Israel. Supermarket Inggris Tarik Kalender Ramadhan Sebut Masjid Al Aqsa Ada di Israel Foto: @FriendsofAlAqsa/Twitter Jaringan supermarket besar di Inggris, Morrisons, menarik penjualan kalender Ramadhan karena menyebut Masjid Al Aqsa berada di Israel. Supermarket Inggris Tarik Kalender Ramadhan Sebut Masjid Al Aqsa Ada di Israel

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Jaringan supermarket besar di Inggris, Morrisons, menarik penjualan kalender Ramadhan karena menyebut Masjid Al Aqsa berada di Israel. Dilansir di Middle East Monitor, Rabu (2/3/2022), organisasi Friends of Al-Aqsa (FOA) meminta Morrisons menarik kalender tersebut dari situs dan tokonya.

Situs tersuci ketiga dalam Islam, yakni Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur sering menjadi sasaran serangan kekerasan oleh pasukan pendudukan Israel dan pemukim ilegal Israel. FOA meluncurkan kampanye media sosial #AqsaIsInPalestine, Senin (28/2/2022). 

Baca Juga

Kampanye ini mendorong orang-orang menulis surat kepada CEO Morrisons David Potts. Alhasil, kampanye ini dengan cepat menjadi viral.

"Dengan mengizinkan barang ini dijual di toko Anda dan secara daring. Morrisons terlibat dalam pendudukan ilegal Israel atas Palestina, yang sekarang disebut Amnesty International sebagai apartheid," kata FOA kepada Potts.

Lembaga itu menambahkan penjualan kalender tersebut merupakan penghinaan terhadap hak-hak Palestina. Kejahatan apartheid memiliki kesamaan dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam hukum internasional.

“Begitu kami mengetahui hal ini, kami segera menarik kalender dari penjualan,” ucap juru bicara Morrisons.

Kepala Urusan Publik FOA Shamiul Joarder mengatakan keberhasilan ini menggambarkan orang-orang Inggris lebih sadar akan kebijakan apartheid Israel. "Publik Inggris bisa meminta pertanggungjawaban perusahaan lebih besar atas keterlibatan mereka dalam pendudukan Palestina yang melanggar hukum," katanya.

Terpopuler