REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Saan Mustopa mengapresiasi tingginya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di berbagai hasil survei. Namun, Saan mengatakan, tingginya angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi hendaknya tidak diartikan seolah-olah rakyat menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Apresiasi yang tinggi itu juga jangan dimanipulasi seakan-akan publik menghendaki penundaan pemilu atau perpanjang masa jabatan presiden," kata Saan dalam rilis hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) secara daring, Kamis (3/3/2022).
Berdasarkan survei yang dilakukan LSI, mayoritas masyarakat menolak penambahan masa jabatan presiden. Temuan survei tersebut semakin memperkuat bahwa usulan penundaan pemilu tidak sesuai dengan kehendak rakyat.
"Dari semua alasan, apakah itu pandemi, PEN, IKN, itu semua mereka mayoritas ingin tetap dilakukan pemilu 2024. Apalagi pemerintah, DPR, juga penyelenggara sudah menetapkan waktu dan tanggal pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari," ujarnya.
Saan menuturkan, Partai NasDem menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Hal tersebut juga sudah disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh beberapa waktu lalu.
"Sekali lagi NasDem taat kepada konstitusi, NasDem setia terhadap konstitusi, dan NasDem akan menjalankan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, jadi penghargaan terhadap konstitusi itu menjadi hal yang sangat penting bagi Partai NasDem," kata dia.
Wakil ketua Komisi II DPR itu mengatakan seharusnya wacana penundaan pemilu berakhir saat DPR bersama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu menetapkan jadwal Pemilu 2024. Namun, ia menyayangkan wacana tersebut kembali muncul justru di tengah sejumlah persoalan yang dirasakan rakyat.
"Seharusnya fokus dalam penanganan persoalan-persoalan yang hari ini sedang menerpa masyarakat kita. Jadi tadi, dari sisi ekonomi, dalam temuan survei itu kan belum sepenuhnya membaik, kemudian permasalahan kebutuhan sehari-hari masyarakat, misal kelangkaan minya goreng, kedelai, kelangkaan daging, dan sebagainya, apalagi nanti menjelang puasa, pasti eskalasi terkait kebutuhan sehari-hari akan mengalami persoalan," ucapnya.
"Lebih baik energi kita, dalam hal ini pemerintah dan juga partai pendukung fokus bantu pemerintah menangani hal-hal yang sedang menerpa masyarakat kita untuk membantu, daripada mengganggu konsentrasi dengan munculkan wacana penundaan pemilu maupun memperpanjang masa jabatan presiden," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika