REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani mengatakan bahwa anggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang besar tak bisa dijadikan alasan penundaan. Ia membandingkan dengan pembangunan ibu kota negara (IKN) yang ditargetkan akan mulai ditempati pada semester I, 2024.

"Kita harus fair walaupun saya menudukung pembangunan ibu kota baru, apakah itu prioritas yang betul-betul di masa sekarang? Tetap jalan program-program itu yang itu sebetulnya bukan amanat konstitusi," ujar Saiful dalam akun Youtube resmi SMRC, Jumat (4/3/2022).

Justru, ia mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah saat ini. Mengingat sejumlah pengusul penundaan Pemilu 2024 beralasan bahwa biaya politik untuk kontestasi tersebut sangat besar dan dapat mengganggu pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan dinamika yang terjadi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, dan pemerintah, anggaran untuk Pemilu 2024 berada di kisaran Rp 50 triliun. Angka tersebut bersifat multiyears dan belum bersifat final. "Tapi dalam masa pandemi ini kita harus belanja senjata. Kita ngikutin berita, Departemen Pertahanan akan belanja besar-besaran pada masa pandemi ini," ujar Saiful.

Di samping itu, penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan elite partai politik di Indonesia juga tidaklah tepat. Ia berkaca pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang tetap digelar saat pandemi Covid-19.

Pilkada 2020 memang mengalami sedikit perubahan dari segi pelaksanaannya, tetapi tidak keluar dari batasan undang-undang. Bahkan, para pengamat internasional mengapresiasi pelaksanaan pemilihan di Indonesia ketika itu.

"Kenyataannya sangat bagus partisipasinya, lebih tinggi daripada rata-rata di zaman normal. Itu menarik juga itu, jadi orang datang ke TPS untuk memilih," ujar guru besar ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika