REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG—Kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah diminta mempertajam program mereka untuk medukung upaya pengentasan kemiskinan di daerahnya masing- masing. Pasalnya, pengentasan kemiskinan masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ yang harus diselesaikan di Jawa Tengah.
Salah satunya dengan melibatkan tiap- tiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berperan dalam upaya mendorong pengentasan kemiskinan di daerah, seperti halnya program ‘Satu OPD Satu Desa Dampingan’ yang saat ini sudah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.
“Menurut saya, kabupaten/ kota perlu mereplikasi program Satu OPD Satu Desa Dampingan tersebut guna mendorong upaya pengentasan kemiskinan di daerah,” ungkap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat memberikan pengarahan pada rapat Evaluasi dan Koordinasi Desa Dampingan tahun 2022, yang dilaksanakan secara daring, di Semarang, Jumat (4/3).
Ganjar mengharapkan, program Maju Bareng yang sudah diwujudkan oleh OPD Pemprov Jawa Tengah direplikasi menyeluruh di kabupaten/ kota. Karena replikasi tersebut juga bisa dilakukan oleh daerah dan pemerintah daerah memiliki peta lebih jelas mana daerah dengan kategori kemiskinan merah, kuning’dan hijau.
Sehingga target untuk dapat mewujudkan desa kemiskinan ‘merah’ menjadi desa kuning, kemudian kuning menjadi hijau akan cepat terwujud. Semua OPD yang terlibat pasti akan membikin satu cerita bagus dalam hal mendukung program- program pengentasan kemiskinan tersebut.
Sebab daerah yang memiliki petanya, di desa mana OPD bisa masuk ke desa yang miskin, lalu target yang diambil, program yang dijalankan serta pendampingan yang dilakukan sampai dengan hasil capaiannya. “Ini yang menjadi ‘pekerjaan rumah’ besar kita, karena kerja kita mesti bersama- sama,” jelasnya.
Akan lebih baik lagi, lanjut gubernur, model pengentasan kemiskinan di Jawa tengah ini –kemudian-- diintegrasikan pada daerah yang masuk prioritas Pemerintah Pusat dalam hal Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE). Sehingga program- program yang dijalankan semakin linier.
“Treatment kita yang paling berbeda di seluruh indonesia, karena tidak hanya diberikan top up Rp 300 ribu saja, tapi kemudian ada gerakan gotong-royong sebagai spirit yang bagus untuk kita berikan kepada mereka (desa miskin) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” tambah Ganjar.
Ia juga menyebut program Satu OPD Satu Desa Dampingan sudah menginspirasi banyak pihak. Dari gerakan itu pula banyak pihak yang akhirnya berminat dan ingin turut serta membantu atau terlibat. Salah satunya dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang sudah menghubungi dan ingin membantu terkait penanganan persoalan air bersih.
Tentunya ini merupakan spirit yang yang sangat membahagiakan, belum lagi dukungan dari sejumlah perusahaan melaluui program CSR-nya. “Meski belum optimal, ayo ini merupakan kekuatan yang dapat digerakkan menjadi satu kekuatan besar dan efektif untuk menangani problem kemiskinan,” tandasnya.
Seperti diketahui, sebanyak 172 desa di Jawa Tengah mendapat pendampingan dari OPD sejak tahun 2019. Setidaknya ada 48 OPD yang terlibat dan pendampingan yang dilakukan telah diwujudkan dalam berbagai program. Mulai dari pemberdayaan, RTLH, Jambanisasi dan lainnya.
Sementara dari hasil evaluasi capaian terhadap 114 Desa Dampingan Tahun 2019- 2020 terungkap, dibandingkan dengan data Basis Data Terpadu/ Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (BDT/DTKS) bulan Januari dan bulan Oktober 2020, diperoleh hasil bahwa secara total terdapat penurunan jumlah Anggota Rumah Tangga Miskin (ART). Dari yang semula 404.885 ART menjadi 400.624 ART atau telah tercapai penurunan sebanyak 4.261 orang miskin melalui program Satu OPD Satu Desa Dampingan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika