Konflik Rusia-Ukraina, Dampaknya ke Kenaikan Harga Pangan Tanah Air

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Zainur Mahsir Ramadhan

Serangan Rusia ke Ukraina berpotensi menaikkan harga pangan global, termasuk di Indonesia. Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agus Edi Siregar mengatakan konflik antara Rusia dengan Ukraina berpotensi meningkatkan harga pangan dalam negeri.

Baca Juga

Apalagi Ukraina merupakan salah satu negara utama yang mengekspor gandum ke Indonesia. Gandum dan turunannya menyumbang 8,5 persen dari total makanan Indonesia.

"Harga komoditas yang terus naik setelah konflik ini akan mengurangi potensi produksi pangan global sehingga harga pangan mungkin naik lebih lanjut," kata Agus, dalam webinar Lab 45 "Konflik Rusia-Ukraina dan Risiko Ekonomi Politik bagi Indonesia", Jumat (4/3/2022).

Selain komoditas pangan, harga energi juga berpotensi naik sehingga pemerintah sedang memperdalam potensi dampak serta kebijakan dalam negeri yang akan diambil. Ia mengatakan pemerintah akan berupaya tidak menaikkan administered price atau harga-harga yang diatur pemerintah, meskipun pada 2023 defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan kembali kurang dari 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kalau inflasi sudah terjadi karena harga pangan naik diharapkan pemerintah tidak menaikkan harga administered price, tapi ini menjadi dilema," ucapnya.

Apabila Rusia dan Ukraina bisa lebih cepat menemukan kesepakatan, kemungkinan dampak konflik kedua negara terhadap harga bahan pangan dan energi tidak akan berkepanjangan. Menurut Agus, konflik kedua negara akan meningkatkan volatilitas di pasar keuangan, yang akan direspons oleh bank sentral global dengan tidak terlalu agresif meningkatkan suku bunga acuan.

"Kalau volatilitas pasar keuangan meningkat, risiko stagflasi akan mendorong bank sentral menjadi lebih akomodatif dan tidak terlalu agresif menaikkan suku bunga. Ini mengurangi shock yang akan terjadi," ucapnya.

Sementara sektor perdagangan Indonesia tidak akan terlalu dipengaruhi konflik kedua negara, tetapi Indonesia berpotensi mendapatkan surplus neraca dagang dari peningkatan harga komoditas, yang mana berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kenaikan harga pangan saat ini sudah dirasakan di Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, ada beberapa faktor penyebab kelangkaan dan kenaikan harga pangan di Indonesia dan Jakarta. Menurutnya, selain karena permintaan yang tinggi, perang Rusia-Ukraina juga menjadi salah satu penyebab dari banyaknya faktor lain.

“Ada Ukraina-Rusia perang, itu kita mengimpor bahan gandum yang besar sekali dari ukraina. Kita juga akan berdampak. Mudah-mudahan sampai hari ini masih bisa tercukupi dari stok yang ada,” kata Riza kepada awak media di Balai Kota DKI, Jumat (4/3/2022).

Selain karena perang tersebut, kata dia, kenaikan harga pangan bisa terjadi karena pasokan yang kurang, faktor cuaca dan lainnya. Oleh sebab itu, pihak Pemprov DKI disebutnya akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat menyoal pengawasan dan kontrol peningkatan harga sembako atau pangan. “Kita meminta agar peningkatan harga ini tetap dalam batas kewajaran,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya juga akan mengupayakan berbagai strategi dalam mengatur harga agar bisa dijangkau masyarakat. Menurutnya, pemantauan dan menjaga harga tersebut akan diupayakan pihak dia bersama Pemerintah Pusat.

“Operasi pasar juga terus akan kita lakukan. Selama ini memang sudah jadi program rutin Pempus dan Pemprov DKI untuk terus melakukan operasi pasar,” jelasnya.

Ekonom Asian Development Bank Institute (ADBI) Eric Sugandi mengatakan konflik antara Rusia dan Ukraina namun berdampak terbatas kepada perekonomian nasional Indonesia. Karena Rusia dan Ukraina memang bukan negara mitra dagang utama Indonesia.

Walaupun Indonesia mengimpor gandum dari Ukraina tapi secara agregat Ukraina dan Rusia memang bukan negara mitra dagang utama Indonesia," kata Eric.

Di samping itu Rusia dan Ukraina juga bukan investor utama dari FDI (Foreign Direct Investment) maupun investasi saham, obligasi, dan Surat Utang Negara (SUN) di Indonesia. "Kemudian gangguan terhadap stabilitas pasar keuangan global dan pasar keuangan Indonesia sampai saat ini masih relatif terbatas. Dilihat dari sisi permintaan, ekonomi Indonesia memang lebih banyak digerakkan faktor domestik terutama konsumsi rumah tangga," ucapnya.

Meskipun demikian, ia mengaku terdapat risiko dampak negatif konflik Rusia dengan Ukraina terhadap perekonomian Indonesia dengan kenaikan harga komoditas energi dan pangan. "Ini berisiko meningkatkan tekanan inflasi pada ekonomi Indonesia dan memperbesar defisit neraca transaksi berjalan," katanya.

Pemulihan ekonomi negara-negara Uni Eropa juga berpotensi terhambat karena konflik kedua negara, yang akan berdampak terhadap perdagangan internasional serta investasinya. "Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia dan merupakan investor FDI dan portofolio utama di Indonesia, selain Jepang dan Singapura. Instabilitas politik di Ukraina dan arus pengungsinya ke negara Eropa bisa menimbulkan masalah berkepanjangan bagi stabilitas politik dan ekonomi negara tetangga Ukraina di Eropa," katanya.

Di samping itu terdampak risiko peningkatan kejahatan siber secara global, termasuk risiko serangan siber terhadap perusahaan dan sistem perbankan di Indonesia sehingga pemerintah harus mulai mengantisipasinya. "Untuk kasus hacking dan cybercrime yang cukup besar yang melibatkan Korea Utara, disebutkan bahwa banyak hacker Korea Utara yang dilatih oleh Rusia," imbuhnya.