REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, agresi militer Rusia, apapun motifnya, tidak akan menyelesaikan masalah secara mendasar. Agresi ini justru menimbulkan perlawanan yang semakin kuat dari pihak Ukraina dengan berbagai akibatnya.
Menurut Sudartono, pengalaman sejarah di banyak tempat telah menunjukkan bahwa perlawanan terhadap agresi akan dilancarkan tidak saja oleh militer, tetapi juga oleh masyarakat luas."Inilah apa yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Ukraina yaitu menyerukan atau memobilisasi kepada semua warga sipil, apapun agamanya, untuk ikut terus melawan membela tanah air dari agresi militer Rusia," kata Sudarnoto.
Semangat heroisme, patriotisme, nasionalisme saat ini sedang diperkuat di Ukraina untuk melawan, mengalahkan dan menghancurkan militer Rusia. Karena itu, lanjut dia, pendekatan agresif-militeristik ini tidak hanya akan menghancurkan banyak hal akan tetapi juga tidak akan menyelesaikan persoalan pokok yang dihadapi oleh Rusia dan Ukraina. "Dampak global dari perseteruan Rusia-Ukraina ini juga semakin terasa," kata dia.
Kelancaran hubungan diplomatik antarnegara juga akan mengalami gangguan sebagai dampak perseteruan yang semakin memanas ini.Beberapa negara (blok negara) akan terlibat dan terseret dalam perseteruan ini secara langsung dan tidak langsung sehingga bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk yaitu meluasnya skala pertentangan.
Selain dampak politik, dampak ekonomi juga semakin terasa dan akan dirasakan oleh masyarakat di banyak negara."Kesulitan dan memburuknya ekonomi global akan sulit dihindari jika persoalan Rusia-Ukraina terbiarkan dan tidak ada satu negara pun yang berupaya menghentikan perseteruan dua negara ini," katanya.
Sebelumnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu mengeluarkan sebuah resolusi yang menuntut Rusia untuk segera mengakhiri invasi Rusia di Ukraina."Resolusi Majelis Umum PBB hari ini mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Twitter, Rabu.
Sebanyak 193 negara anggota tercatat mendukung agar operasi militer Rusia di Ukraina segera diakhiri, sedangkanlima negara anggota memilih untuk menolak resolusi dan 34 negara abstain.