REPUBLIKA.CO.ID, OUAGADOUGOU - Presiden sementara Burkina Faso Paul-Henri Damiba telah menyetujui pemerintahan baru negaranya seusai kudeta militer Januari lalu. Dalam dekrit resmi, Sabtu (5/3/2022) waktu setempat, pemerintahan baru mencakup menteri pertahanan yang sama dengan yang menjabat di bawah mantan presiden Roch Kabore sebelum penggulingannya.

"Pemerintah baru yang terdiri dari 25 menteri termasuk Menteri Pertahanan Jenderal Barthelemy Simpore, yang telah mempertahankan posisinya di bawah Kabore," tulis dekrit tersebut.

Pengangkatan ekonom Albert Ouedraogo sebagai perdana menteri transisi negara Afrika Barat itu diumumkan pada Kamis. Damiba dilantik pada Rabu lalu sebagai presiden transisi selama tiga tahun, setelah memimpin sekelompok perwira untuk menggulingkan Kabore pada Januari.

Penggulingan ini dimotivasi oleh rasa frustasi tentang meningkatnya kekerasan oleh militan Islam. Kudeta militer Burkina Faso adalah yang keempat di Afrika Barat dalam 18 bulan.

Sebelumnya Mali dan Guinea juga mengalami kudeta militer setelah periode demokrasi yang telah meningkatkan harapan kawasan itu dapat melepaskan reputasinya sebagai 'sabuk kudeta' di benua itu. Otoritas baru harus mencoba menahan pemberontakan Islam yang kejam yang telah menguasai sebagian besar wilayah Burkinabe dan menguras sumber daya nasional yang langka.