REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Surabaya melakukan survei untuk pendataan masjid di wilayah ibu kota Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang belum diperbaharui dalam aplikasi Sistem Informasi Masjid (Simas) milik Kementerian Agama (Kemenag). Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Surabaya, Arif Afandi mengatakan, validasi database masjid penting dilakukan untuk pemberbaharui keberadaan masjid yang ada di Kota Pahlawan.
"Meski sudah ada data tentang kemasjidan melalui apliasi Simas Kemenag, tapi banyak juga masjid yang belum diperbaharui. Kami ingin melakukan survei itu untuk update data," katanya di Kota Surabaya, Provinsi Jatim, Senin (7/3/2022).
Menurut Arif, DMI Kota Surabaya ingin memiliki data jumlah masjid secara konkret. Data itu akan digunakan sebagai langkah untuk pemberdayaan ekonomi umat. "Jadi, jika kami punya data masjid yang valid, itu akan menjadi dasar pemetaan masjid untuk menjadikan masjid sebagai sumber pemberdayaan ekonomi umat," ujarnya.
Selain itu, lanjut Arif, validasi data masjid juga bisa digunakan sebagai database pihak lain. Arif mencontohkan ada masjid yang menjadi korban penipuan dengan dalih untuk pendataan. Ada juga takmir masjid yang resah karena pendataan itu memiliki tujuan tertentu.
Sedangkan pendataan oleh DMI Surabaya, kata dia, tujuannya untuk pemberdayaan ekonomi umat. "Data dari DMI Surabaya nanti akan disinergikan dengan datanya Kemenag. Sehingga, jika ada orang butuh data masjid, mereka tidak perlu mencarinya sendiri," ujar Arif.
Arif menjelaskan, ada dua agenda yang diusung dalam rapat kerja daerah (rakerda) yang mengusung tema 'Masjid Sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Peradaban Digital Umat', yaitu melakukan evaluasi atas kinerja organisasi selama setahun dan merencanakan dan menyusun program kerja pada tahun berikutnya. Rakerda DMI Surabaya yang digelar di gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim, Jalan Ketintang Wiyata, Ketintang, Kota Surabaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika