REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) diisukan akan segera bergabung ke dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam waktu dekat. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, PPP tak mempermasalahkan PAN bergabung ke kabinet Indonesia Maju jilid II.
"Kami tidak keberatan, yang jelas itu sepenuhnya hak prerogatif presiden," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, (7/3/2022).
Namun, Arsul mengungkapkan, ada aspirasi di kalangan internal PPP yang mempertanyakan hal tersebut. Sebab, para kader menganggap PAN berseberangan dengan PPP pada pilpres lalu, tetapi pada akhirnya mendapat posisi yang sama.
"Kemudian komentarnya teman-teman PPP kok kasihan banget pak PPP itu yang sudah habis-habisan, kalau istilah internal itu berdarah-darah, dan kemudian juga berhadapan dengan orang yang tadinya dalam posisi di pilpres itu berhadap-hadapan tapi pada akhirnya sama. Ya paling ada aspirasi-aspirasi itu tapi kan itu semuanya kita serahkan kepada presiden," ujarnya.
Arsul menilai wajar adanya aspirasi-aspirasi tersebut. Namun, PPP berpendapat lebih penting untuk menatap persiapan menghadapi pemilu 2024 ketimbang mempersoalkan hal tersebut.
"Sekali lagi, tentu sebagai aspirasi di internal, tidak ada salahnya juga ya, wajar kemudian ada perspektif yang apa, ya pada akhirnya dianggap suaranya sedikit PPP ini lebih termarjinalkan," tuturnya.
Ia juga mengaku tak tahu persis apakah Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa sudah dikomunikasikan oleh Presiden Jokowi terkait rencana reshuffle tersebut. Sebab, Suharso sampai saat ini belum menyampaikan ke jajaran internal PPP terkait reshuffle.
"Biasanya kalau sudah final baru diberitahukan. Kalau masih wacana, masih diutak-atik tentu belum dikomunikasikan. Menurut saya kalau tidak dikomunikasikan tidak masalah karena itu hak prerogatif presiden," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika