REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mengidentifikasi kebutuhan penjabat kepala daerah. Sebanyak 271 daerah akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah pada 2022 dan 2023.

"Saat ini masih dalam identifikasi lokasi dan waktu akhir masa jabatan serta pemantapan persiapan administrasi," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan kepada Republika, Senin (7/3/2022). 

Sebanyak 271 kepala daerah yang terpilih pada pilkada 2017 dan 2018 akan mengakhiri masa jabatannya pada 2022 dan 2023. Sementara, pilkada baru akan digelar serentak pada 2024 mendatang. Karena itu, daerah-daerah itu akan mengalami kekosongan kepemimpinan. 

Berakhirnya periode kepemimpinan para kepala daerah itu akan dimulai pada Mei 2022. Kekosongan jabatan kepala daerah akan terus terjadi secara bergantian. 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, 101 kepala daerah, yang terdiri atas tujuh gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota, akan mengakhiri masa jabatannya pada 2022. Sebanyak 170 kepala daerah meliputi 17 gubernur, 115 bupati, dan 38 wali kota yang bakal mengakhiri masa jabatannya pada 2023. 

Menurut Benni, penunjukan penjabat kepala daerah sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan aturan terkait. Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. 

Sedangkan, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Para penjabat ini akan mengisi jabatan kepala daerah sampai terpilihnya pemimpin definitif hasil Pilkada serentak pada November 2024.