REPUBLIKA.CO.ID, KABUL - Laporan PBB Senin (7/3/2022) menunjukkan hampir 400 warga sipil tewas dalam serangan di Afghanistan sejak pengambilalihan Taliban. Lebih dari 80 persen meninggal oleh kelompok yang berafiliasi dengan ISIS.
Laporan ini merupakan laporan hak asasi manusia PBB besar pertama sejak Taliban merebut kekuasaan pada Agustus tahun lalu. Laporan mencakup catatan kematian periode Agustus 2021 hingga akhir Februari.
"397 warga sipil tewas sebagian besar dalam serangkaian serangan oleh kelompok Negara Islam Khorasan (ISIS-K)," tulis laporan tersebut.
Lebih dari 50 orang yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok militan ekstrim telah tewas dalam periode yang sama. Penyebab kematian beberapa dari mereka dengan cara disiksa dan dipenggal kepalanya kemudian dibuang di pinggir jalan.
"Situasi hak asasi manusia bagi banyak warga Afghanistan sangat memprihatinkan," kata Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet dalam pidato yang berbicara tentang laporan tersebut kepada badan hak asasi manusia di Jenewa.
ISIS-K pertama kali muncul di Afghanistan timur pada akhir 2014. Kelompok militan itu diperkirakan menyebar setelah pengambilalihan Taliban dan disalahkan atas beberapa serangan bunuh diri dalam beberapa bulan terakhir, termasuk satu di bandara Kabul Agustus lalu.
Dalam pidato yang sama, Bachelet mengatakan bahwa penguasa Taliban telah membatasi hak dan kebebasan perempuan. Dia menyerukan agar perempuan diizinkan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan publik.
Bachelet juga merujuk pada sejumlah kasus penghilangan paksa yang mengganggu para aktivis dan pengunjuk rasa. Ia juga menyatakan keprihatinannya tentang pembatasan kebebasan berekspresi. "Saya tetap prihatin dengan erosi progresif ruang sipil," katanya.
Di bawah pemerintahan mereka sebelumnya dari 1996 hingga 2001, garis keras Islamis Taliban melarang perempuan dan anak perempuan mengenyam pendidikan. Namun untuk meyakinkan dunia, Taliban mengatakan bahwa mereka telah berubah.
Dewan Hak yang berbasis di Jenewa akan menunjuk seorang pelapor khusus di Afghanistan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran oleh Taliban dan lainnya pada akhir sesi selama sebulan saat ini. Duta Besar AS Sheba Crocker mengatakan kepada Dewan pada Senin bahwa ini akan menjadi mekanisme penting untuk mendokumentasikan pelanggaran dan mendesak Taliban untuk bekerja sama dengan timnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika