REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM --  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta tambahan jatah kuota minyak goreng kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan. Permintaan kuota tambahan itu untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di provinsi tersebut.

"Saat ini kita lagi upayakan minta ke pemerintah pusat. Karena kejelasan kuota ini kita tidak tahu berapa sih buat NTB, sehingga kita juga bisa memantau dan mengawal di lapangan," kata Kepala Dinas Perdagangan NTB, H Fathurrahman di Mataram, Rabu (9/3/2022).

Ia menjelaskan, sebelum terjadi kelangkaan minyak goreng, kuota minyak goreng untuk NTB mencapai 1,7 juta liter sampai 2,2 juta liter per bulan. Sedangkan kebutuhan per hari mencapai 50 ribu liter hingga 60 ribu liter."Kondisi hari ini paling tinggi itu 5 kontainer dikirim minyak goreng, bahkan sampai ada cuman dapat 2 kontainer. Itu pun begitu datang dari distributor langsung habis di pasaran, sehingga hari berikutnya sudah tidak ada," terangnya.

Fathurrahman tidak menampik kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini, tidak terlepas kurangnya pasokan minyak goreng dari produsen ke distributor akibat tidak ada kejelasan kuota dari pemerintah pusat untuk NTB."Dari informasi yang kita peroleh dari sejumlah distributor itu, mereka ada pengurangan dari kuota normal. Bahkan ada yang sampai 50 persen dari kondisi sebelumnya karena ada penyeragaman harga Rp14 ribu itu. Tentu ini menjadi perhatian kita, sehingga kejelasan kuota itu yang kita minta sama Kementerian Perdagangan," ucap Fathurrahman.

Namun demikian, pihaknya memaklumi kondisi tersebut, mengingat kelangkaan minyak goreng ini terjadi secara nasional di seluruh provinsi tidak hanya di NTB."Tinggal sekarang bagaimana kita mengupayakan ke kementerian itu kejelasan penugasan dan kuota, ini sesungguhnya yang kita harapkan," ujarnya.

Menurut Fathurrahman, pemerintah provinsi sebetulnya sudah berupaya meminta tambahan kuota tersebut ke pemerintah pusat. Namun, belum juga mendapat respon. Karena kata dia, seluruh daerah juga meminta hal yang sama ke pemerintah pusat, sementara pasokan juga dikurangi.

"Intinya fokus kita bagaimana strategi untuk mengkonfirmasi ini ke pusat. Karena sudah berapa kali upaya ini kita lakukan agar kuota itu dapat ditentukan agar kita bisa melakukan sinergitas termasuk dengan satgas juga untuk mengamankan kuota itu. Karena kalau kondisi ini jelas kita bisa petakan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika