REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Gunung Merapi memuntahkan guguran awan panas berjarak luncur maksimal 5.000 meter pada 9-10 Maret 2022. Aktivitas itu sempat mengakibatkan terjadinya abu vulkanik, dan ratusan masyarakat yang tinggal di lereng Merapi mengungsi.
Sekitar 400 jiwa dari Padukuhan Kalitengah Lor dan sebagian warga dari Padukuhan Kalitengah Kidul, terutama lansia dan balita, dibawa turun ke lokasi aman. Sisa warga memilih berdiam terlebih dulu di pinggir jalan dengan motor atau mobil.
Warga di wilayah timur dievakuasi ke Balai Desa Glagaharjo, terdiri atas lansia 38 jiwa, balita/anak 40 jiwa, ibu hamil satu orang dan dewasa 114 jiwa. Namun, warga di wilayah tengah seperti Umbulharjo sampai Ngrangkah mempersiapkan diri.
Kepala Pelaksana BPBD DIY, Biwara Yuswantana mengatakan, status Gunung Merapi masih siaga dengan daerah potensi bahaya masih seperti sebelumnya. Meski begitu, dengan kondisi terakhir di puncak masyarakat belum melakukan pengungsian lagi.
"Karena kan tadi malam kondisi psikologis, suaranya kan keras makanya tadi malam turun masyarakat Kalitengah Lor, pagi tadi sudah kembali ke rumah masing-masing ," kata Biwara, Kamis (10/3/2022).
Ia menekankan, kondisi pengungsian siap, apalagi bulan lalu sudah digunakan. Untuk penambangan, mereka yang ada di daerah radius bahaya atau lima kilometer dari puncak seperti di Kali Gendol, diminta dihentikan termasuk, di Kaliadem.
Hal itu ditetapkan pula untuk wisata-wisata yang berada di radius lima kilometer dari puncak. Tapi, Biwara mengingatkan, aliran lahar masih melalui sungai-sungai dan tertampung di sana, sehingga masih bahaya untuk aktivitas di sekitar sungai.
Sejauh ini, ia mengungkapkan, guguran awan panas yang terjadi masih melewati aliran-aliran sungai, belum ada yang melintasi permukiman warga. Oleh karenanya, aktivitas penambangan yang masuk radius lima kilometer diminta dihentikan.
Biwara mengimbau masyarakat agar terus mengikuti informasi-informasi terkini terkait Gunung Merapi dari sumber-sumber terpercaya. Seperti yang senantiasa diperbarui BPPTKG, BPBD DIY, BPBD Sleman, Pemkab Sleman maupun Pemda DIY.
"Tetap tenang, jangan terhasut informasi hoaks, kalau ada info perlu dikonfirmasi dan dicek kembali di pos-pos pemantau di wilayah itu," ujar Biwara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika