REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) membantah tuduhan Rusia yang menyebut Washington mengoperasikan laboratorium biologis militer di Ukraina. AS justru menuding balik bahwa Moskow mungkin meletakkan dasar untuk menggunakan senjata kimia atau biologi dalam serangannya ke Ukraina.
“Tuduhan Rusia itu tak masuk akal, menggelikan,” kata juru bicara Pentagon John Kirby pada Rabu (9/3/2022). Namun dia menekankan, AS tak terpengaruh dengan tuduhan tersebut merupakan propaganda klasik Rusia.
Menanggapi tuduhan Rusia, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan, Moskow menciptakan dalih palsu untuk membenarkan tindakan mengerikannya terhadap Ukraina. Sementara Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengungkapkan, Rusia adalah negara yang memiliki rekam jejak pengembangan senjata kimia.
“Rusialah yang memiliki rekam jejak panjang dan terdokumentasi dengan baik dalam menggunakan senjata kimia, termasuk dalam percobaan pembunuhan serta peracunan musuh-musuh politik (Presiden Rusia Vladimir) Putin seperti Alexey Navalny,” ujar Psaki.
Kedutaan Besar Rusia di Washington tak menanggapi sanggahan dari para pejabat AS tersebut. Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengklaim, pihaknya memiliki dokumen yang menunjukkan Kementerian Kesehatan Ukraina telah memerintahkan penghancuran sampel wabah, kolera, antraks, dan patogen lainnya.
Perintah penghancuran dirilis sebelum Rusia melancarkan serangan ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Zakharova mengungkapkan, dokumen yang digali pasukan Rusia di Ukraina memperlihatkan upaya darurat untuk menghapus bukti program biologis militer. Pentagon dituduh membiayai kegiatan tersebut.
Sama seperti AS, Ukraina pun telah membantah klaim Rusia tersebut. Seperti banyak negara lain, Ukraina memiliki laboratorium kesehatan masyarakat. Di fasilitas itu mereka meneliti cara mengurangi ancaman penyakit berbahaya yang menyerang hewan dan manusia. Laboratoriumnya telah menerima dukungan dari AS, Uni Eropa dan Organisasi Kesehatan Dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika