REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sepakat untuk membagikan dividen 60 persen dari laba bersih konsolidasi 2021 atau sekitar Rp 16,82 triliun kepada pemegang saham. Sebanyak 40 persen dari laba bersih konsolidasi tahun lalu dialokasikan sebagai laba ditahan.
Dari nilai tersebut, dividen kepada Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sebesar 52 persen saham Bank Mandiri atau sebesar Rp 8,75 triliun akan disetorkan kepada rekening kas umum negara.
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan besaran dividen tersebut sejalan dengan komitmen manajemen Bank Mandiri dapat berkontribusi secara optimal kepada negara serta keinginan untuk menjadi mitra finansial utama pilihan nasabah, antara lain dengan melanjutkan transformasi digital pada produk dan layanan keuangan perseroan agar semakin andal dan terpercaya.
"Keputusan ini juga mengindikasikan dukungan yang kuat dari pemegang saham kepada manajemen untuk mengakselerasi rencana ekspansi bisnis perseroan," ujarnya saat konferensi pers virtual, Kamis (10/3/2022).
Menurut Darmawan, besaran dividen telah mempertimbangkan posisi likuiditas serta struktur permodalan Bank Mandiri dalam mendukung rencana pada 2022. Adapun, setelah pembagian dividen, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR)
“Bank Mandiri sampai dengan akhir tahun diproyeksikan level yang kurang lebih sama dengan Desember 2021,” ucapnya.
Darmawan optimis dengan beragam pengembangan serta inovasi digital yang tengah dijalankan dapat mampu mendukung rencana bisnis berkelanjutan Bank Mandiri termasuk mendorong fungsi intermediasi yang menjadi bisnis inti perseroan.
"Sejalan dengan momentum pertumbuhan ekonomi, kami optimis kinerja Bank Mandiri akan terus membaik. Ke depan, kami akan terus memacu pengembangan bisnis dan layanan Bank Mandiri agar dapat memenuhi ekspektasi seluruh stakeholder perseroan," ucapnya.
Ke depan, lanjut Darmawan, Bank Mandiri akan secara aktif melakukan transformasi digital untuk memenuhi kebutuhan layanan dan transaksi keuangan nasabah, salah satunya melalui pengembangan Super App Livin' by Mandiri bagi nasabah ritel dan Digital Super Platform Kopra by Mandiri bagi nasabah wholesale yang menunjukkan pencapaian positif sejak diluncurkan Oktober 2021 lalu.
Tercatat, Livin' by Mandiri pada Desember 2021 telah diunduh oleh 10 juta pengguna dan membukukan nilai transaksi sebesar Rp 1.630 triliun dengan jumlah transaksi menembus 1,5 miliar transaksi. Sedangkan Kopra by Mandiri, telah mampu mengelola transaksi sebesar Rp 13.545 triliun termasuk transaksi trade sebesar Rp 553 triliun dan transaksi bank garansi senilai Rp 94,3 triliun akhir tahun lalu.
Dalam RUPST tersebut, pemegang saham juga memutuskan untuk mengangkat Muliadi Rahardja menjadi Komisaris Independen Bank Mandiri menggantikan Mohamad Nasir. "Kami meyakini keputusan pemegang saham ini akan menjadikan pengurus perseroan semakin solid dan mampu membawa Bank Mandiri semakin berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional bagi Indonesia yang lebih baik," ucapnya.
Adapun susunan komisaris perseroan menjadi :
• Komisaris Utama/Independen: M Chatib Basri
• Wakil Komisaris Utama/Independen: Andrinof A Chaniago
• Komisaris Independen: Boedi Armanto
• Komisaris Independen: Loeke Larasati Agoestina
• Komisaris Independen: Muliadi Rahardja*
• Komisaris: Rionald Silaban
• Komisaris: Nawal Nely
• Komisaris: Faried Utomo
• Komisaris: Arif Budimanta
• Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh
Adapun susunan direksi perseroan menjadi sebagai berikut:
• Direktur Utama: Darmawan Junaidi
• Wakil Direktur Utama: Alexandra Askandar
• Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
• Direktur Kepatuhan & SDM: Agus Dwi Handaya
• Direktur Treasury & International Banking: Panji Irawan
• Direktur Commercial Banking: Riduan
• Direktur Jaringan & Retail Banking: Aquarius Rudianto
• Direktur Operation: Toni E.B. Subari
• Direktur Corporate Banking: Susana Indah K Indriati
• Direktur Hubungan Kelembagaan: Rohan Hafas
• Direktur Keuangan & Strategi: Sigit Prastowo
• Direktur Information Technology: Timothy Utama
Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian uji kemampuan dan kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika