Kamis 10 Mar 2022 22:24 WIB

Mahathir: Sia-Sia Adakan Pemilu Kalau Pemerintah 'Pintu Belakang' yang Terpilih

Mahathir menyerukan rakyat Johor untuk menolak pemerintahan 'pintu belakang'.

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyerukan agar rakyat Negara Bagian Johor tidak memilih pemerintahan yang korup dalam Pemilihan Umum Negeri pada Sabtu (12/3/2022).
Foto: EPA-EFE/AHMAD YUSNI
Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyerukan agar rakyat Negara Bagian Johor tidak memilih pemerintahan yang korup dalam Pemilihan Umum Negeri pada Sabtu (12/3/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyerukan kepada rakyat Negara Bagian Johor untuk menolak pemerintahan "pintu belakang" dalam Pemilihan Umum Negeri (PRN) Johor pada Sabtu (12/3/2022). Dalam pernyataan persnya di Kuala Lumpur, Kamis (10/3/2022), Mahathir mengatakan, setiap lima tahun sekali diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu, GE) dan rakyat memilih pemerintahan menurut sistem demokrasi.

"Pada 12 Maret, rakyat Johor akan memiliki kesempatan untuk memulihkan demokrasi. Tetapi jika mantan pemerintah 'pintu belakang' yang juga anggota korupsi terpilih kali ini, akan sia-sia untuk mengadakan pemilihan," kata Mahathir merujuk pada mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan kelompoknya.

Baca Juga

Menurut Mahathir, pada 9 Mei 2018 lalu rakyat pernah memilih pemerintah, namun menolak partai Barisan Nasional (BN) untuk pertama kalinya. Rakyat memilih partai Pakatan Harapan (PH) sebagai Pemerintah Malaysia.

"Sayangnya, sekutu PH, yaitu Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) dan bagian dari Parti Keadilan Rakyat (PKR), berencana untuk mengkhianati rakyat dan menggulingkan pemerintah pilihan mereka. Pemerintah 'pintu belakang' telah diproduksi," kata Ketua Partai Pejuang Tanah Air itu.

 

 

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement