Kamis 10 Mar 2022 22:27 WIB

Politikus PKB Bandingkan Isu Penundaan Pemilu dengan Amandemen GBHN

PKB akan tetap mendorong penundaan pemilu jika didukung oleh rakyat.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Teguh Firmansyah
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid.
Foto: MPR
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, memastikan bahwa PKB akan mendengarkan aspirasi masyarakat terkait wacana penundaan pemilu 2024. Termasuk mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan penundaan pemilu jika rakyat tidak menghendaki penundaan pemilu.

"Ya pastilah (jadi pertimbangan). Pasti semua akan menjadi pertimbangan," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (10/3).

Baca Juga

Lagipula, kata Jazilul, penundaan pemilu masih sebatas wacana, sama seperti wacana amandemen Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau yang kini disebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Isu itu dinilai mandek bertahun-tahun.

"(Wacana GBHN) itu juga diam di tempat kok, karena apa? Kita butuh kajian yang panjang, butuh kehendak rakyat, butuh mekanisme," ujarnya.