In Picture: Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Jabar
Rakor bertujuan untuk menguatkan kembali komitmen pemberantasan korupsi di daerah..
Rep: Edi Yusuf/ Red: Yogi Ardhi
Pengukuhan Penyuluh Antikorupsi Kujang Bersatu Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat saat Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah Se-Jawa Barat 2022 di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (10/3/2022). Rakor tersebut bertujuan untuk menguatkan kembali komitmen pemberantasan korupsi di daerah. Dalam kesempatan itu salah satunya dibahas tentang program Monitoring Centre for Prevention (MCP). MPC merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Pimpinan KPK Nawawi Pomolango (kiri) menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas oleh kepala daerah saat Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah Se-Jawa Barat 2022 di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (10/3/2022). Rakor tersebut bertujuan untuk menguatkan kembali komitmen pemberantasan korupsi di daerah. Dalam kesempatan itu salah satunya dibahas tentang program Monitoring Centre for Prevention (MCP). MPC merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Pimpinan KPK Nawawi Pomolango menyampaikan sambutan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah Se-Jawa Barat 2022 di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (10/3/2022). Rakor tersebut bertujuan untuk menguatkan kembali komitmen pemberantasan korupsi di daerah. Dalam kesempatan itu salah satunya dibahas tentang program Monitoring Centre for Prevention (MCP). MPC merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)
Pimpinan KPK Nawawi Pomolango bersama Gubernur Jawa Barat menyampaikan pemaparan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah Se-Jawa Barat 2022 di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (10/3/2022). Rakor tersebut bertujuan untuk menguatkan kembali komitmen pemberantasan korupsi di daerah. Dalam kesempatan itu salah satunya dibahas tentang program Monitoring Centre for Prevention (MCP). MPC merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)
Pimpinan KPK Nawawi Pomolango bersama Gubernur Jawa Barat menyampaikan pemaparan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah Se-Jawa Barat 2022 di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (10/3/2022). Rakor tersebut bertujuan untuk menguatkan kembali komitmen pemberantasan korupsi di daerah. Dalam kesempatan itu salah satunya dibahas tentang program Monitoring Centre for Prevention (MCP). MPC merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)
inline
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Pimpinan KPK Nawawi Pomolango menyampaikan sambutan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah Se-Jawa Barat 2022 di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (10/3/2022).
Rakor tersebut bertujuan untuk menguatkan kembali komitmen pemberantasan korupsi di daerah. Dalam kesempatan itu salah satunya dibahas tentang program Monitoring Centre for Prevention (MCP). MPC merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.
sumber : Republika
Advertisement