RePUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah akan memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tetap stabil untuk memulihkan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ekonomi dan APBN seperti mobil yang membawa masyarakat menuju cita-cita Indonesia. 

“"Itu lah shock absorbernya instrumen yang penting adalah APBN. Kita harus make sure mobil itu baik, bisa meng-absorb syok, bisa menjaga supaya kita tidak selip, dan kita tetap maju ke depan menuju yang kita cita-citakan," ujarnya saat webinar, Kamis (10/3/2022).

Menurutnya pelebaran defisit APBN merupakan hal yang wajar, asalkan pemerintahan meyakini ekonomi bisa pulih kembali.

"Tidak apa-apa, karena kami yakin bisa bayar kembali. Itu yang disebut countercyclical," ucapnya.

Dengan melebarkan defisit di tengah situasi sulit, menurutnya, belanja negara akan ditingkatkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dan dunia usaha, sehingga saat ekonomi pulih, masyarakat dan dunia usaha yang telah diberikan bantuan bisa kembali membayar pajak yang akan menambah penerimaan negara.

Pada 2020 defisit APBN dilebarkan hingga 6,1 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau Rp 947 triliun karena penerimaan negara turun 16 persen, sedangkan belanja negara naik 12 persen. Namun pada 2021 seiring pulihnya ekonomi domestik, pendapatan negara berhasil tumbuh 21 persen dan pengeluaran negara ditahan hanya tumbuh 7,4 persen, sehingga defisit anggaran menurun menjadi 4,65 persen PDB atau Rp 783 triliun.

"2021 kemarin, penerimaan pajak berhasil melewati target setelah 12 tahun lamanya yaitu 103,9 persen. Itu karena pemulihan ekonomi terjadi, serta sebagai akibat dari reformasi pajak dan perpajakan yang dilakukan. Kami akan terus lakukan itu," ucapnya.

Dengan perbaikan tersebut, kata dia, pada 2022 konsolidasi fiskal pun sudah bisa mulai dilakukan dengan penurunan kembali defisit yang ditargetkan sebesar 4,85 persen PDB.

Dalam jangka menengah, APBN akan semakin disehatkan sehingga defisit akan kembali ke level tiga persen pada 2023.

"Tak hanya karena pemulihan ekonomi, tetapi kami harus menata kembali perpajakan kita karena sudah banyak yang berubah di dunia ini, terutama karena digitalisasi," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika