REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan, pihaknya taat kepada konstitusi dan menolak wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Ia menegaskan kepada semua pihak untuk tak lagi memperpanjang isu tersebut.
"Kita berbicara dari berbagai perspektif yang ada, yang semuanya adalah dari pemikiran-pemikiran yang lebih besar, bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa dan negara, kesepakatannya begitu. Kita bersama-sama tidak lagi mempermasalahkan masalah ini, tidak perlu ada satu diskursus berkepanjangan," ujar Paloh usai pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Kendati demikian, ia tetap menghormati usulan penundaan Pemilu 2024 yang potensi efeknya adalah perpanjangan masa jabat presiden. Namun, ia mengingatkan, Indonesia memiliki kepentingan lebih besar yang perlu dipikirkan oleh seluruh pihak ketimbang merealisasikan usulan tersebut.
"Kami menyadari betapa energi yang kita miliki bisa kita curahkan lebih fokus pada hal yang lebih produktif," ujar Paloh.
Salah satu contoh yang seharusnya lebih diperhatikan adalah meningkatkan harga bahan pangan dalam beberapa bulan terakhir. Hal tersebut tentunya akan memberatkan masyarakat yang belum pulih sepenuhnya dari pandemi Covid-19.
"Tentu kami saling mengingatkan, apalagi dalam kapasitas beliau Menteri Koordinator (Perekonomian). Saya katakan ini harus tidak hanya bersandar pada regulasi, tapi juga harus disiasati, yang penting masyarakat bisa merasa lebih nyaman," ujar Paloh.
Sementara itu, Airlangga belum menyampaikan sikap tegasnya terkait wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Ia menjawab, aspirasi terkait hal tersebut tidak boleh ditolak oleh pihaknya.
"Aspirasi (penundaan pemilu) tidak boleh ditolak, apalagi Golkar, suara Golkar suara rakyat. Nah itu demikian ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketum-ketum partai," jawab Airlangga.
Ia mengatakan, perlu ada pembahasan lebih lanjut dengan para ketua umum partai politik yang menjadi koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terutama, para elite yang mendukung mantan Wali Kota Solo itu.
"Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus teguh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada. Sehingga tentu biasanya dalam hal-hal tertentu komunikasi antara pimpinan partai politik menjadi penting," ujar Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika