DPR akan Terapkan Sistem Bubble dalam Gelaran IPU Bali

Sistem bubble bertujuan membatasi interaksi hanya dengan individu dalam gelembung

Jumat , 11 Mar 2022, 09:56 WIB
Turis memakai masker saat tiba di Bandara Ngurah Rai di Bali, (ilustrasi). DPR menyiapkan sistem bubble dalam penyelenggaraan Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings ke-144 di Nusa Dua, Bali 20-24 Maret. (ilustrasi).
Foto: EPA-EFE/MADE NAGI
Turis memakai masker saat tiba di Bandara Ngurah Rai di Bali, (ilustrasi). DPR menyiapkan sistem bubble dalam penyelenggaraan Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings ke-144 di Nusa Dua, Bali 20-24 Maret. (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI akan menggelar Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings ke-144 di Nusa Dua, Bali 20-24 Maret. Ketua DPR, Puan Maharani, mengatakan pelaksanaan IPU akan menerapkan sistem bubble atau sistem gelembung untuk seluruh delegasi dan panitia selama kegiatan berlangsung.

Sistem gelembung adalah sistem koridor perjalanan yang bertujuan membatasi interaksi hanya dengan individu dalam gelembung tersebut. Puan menegaskan sistem tersebut harus dilakukan dengan pengawasan ketat. "Kita harus tetap disiplin pakai prokes. Semua diperiksa. Jangan biarkan siapapun masuk ke lokasi acara tanpa identitas resmi dari panitia. Hospitality saat ini bukan lagi berarti layanan makanan berlimpah, tapi hospitality yang memprioritaskan profesionalitas. Kita harus profesional," ujarnya.

Baca Juga

Selain itu DPR RI juga akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/ Satgas Covid Nasional untuk mengantisipasi penyebaran covid-19

"Saya juga minta koordinasi lebih ketat dengan BNPB dan Satgas Covid-19 terkait pencegahan Covid. Khususnya mengenai fasilitas karantina bila ada delegasi yang datang dan dari hasil tes PCR ternyata positif," tuturnya

Forum internasional tersebut rencana akan dihadiri lebih dari 1.200 delegasi terdiri dari para Ketua Parlemen, anggota Parlemen dan pejabat Sekretariat Parlemen negara anggota IPU. Selain itu akan hadir pula pimpinan Organisasi Internasional, para ahli dan praktisi sebagai narasumber sesi, media dan stakeholder lainnya.

 

"Dengan menjadi tuan rumah IPU ke-144, DPR RI mengambil bagian dalam kepemimpinan global dalam penyelesaian isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Masalah global harus diselesaikan bersama, dan penyelesaiannya memerlukan kepemimpinan global," ungkapnya.

IPU ke-144 mengambil tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’.  Isu perubahan iklim diambil sebagai tema besar yang akan dibahas karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia.

"Jika pemanasan global berlangsung lebih cepat, kita telah melihat dampaknya seperti kebakaran lahan dan hutan, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, naiknya permukaan air laut, rusaknya lahan pertanian, dampak bagi kesehatan, dan lain-lain," jelasnya.