Jumat 11 Mar 2022 19:23 WIB

Targetkan 2023 Zero Stunting, Ini yang Dilakukan Pemprov Jabar

Pemprov Jabar mengerahkan 1,4 juta kader PKK untuk mendampingi keluarga

Rep: arie lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad
Kader PKK mengukur tinggi badan balita di desa Sukareja, Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (17/9/2021). Pemprov Jawa Barat berkolaborasi dengan PKK melakukan pendeteksian dini dan memberikan nutrisi kepada sejumlah balita untuk mengejar target Jabar Zero New Stunting 2023.
Foto: Antara/Dedhez Anggara
Kader PKK mengukur tinggi badan balita di desa Sukareja, Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (17/9/2021). Pemprov Jawa Barat berkolaborasi dengan PKK melakukan pendeteksian dini dan memberikan nutrisi kepada sejumlah balita untuk mengejar target Jabar Zero New Stunting 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Jawa Barat terus berkomitmen menurunkan angka prevalensi stunting atau tengkes. Cara yang dilakukan, di antaranya dengan meningkatkan pola asuh, pola makan, dan sanitasi.

Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil,  Pemprov Jabar mengerahkan 1,4 juta kader PKK untuk mendampingi keluarga. "Ada tiga hal yang kita dorong untuk menurunkan angka stunting yaitu pola asuh, pola makan dan sanitasi. Semua program ini ada di PKK yang kadernya sebanyak 1,4 juta orang," ujar Atalia Praratya Jumat (11/3/2022).

Baca Juga

Menurut Atalia tak hanya itu, untuk mengejar target Jabar zero stunting pada 2023, PKK Jabar bersama BKKBN dan bidan desa telah membentuk Tim Pendamping Keluarga. Atalia berharap, tim yang anggotanya mencapi 37 ribu orang ini mampu menjangkau sasaran keluarga lebih dekat.

"Tim ini berasal dari kader PKK, kader KB dan bidan desa dengan harapan menjangkau lebih dekat keluarga sasaran,"  katanya. 

Sebagai wakil ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Jabar, menurut Atalia, pihaknya juga menggandeng 52 ribu Posyandu yang akan menjadi garda terdepan penurunan stunting. Salah satu upaya yang sudah dilakukannya adalah menambah meja pelayanan posyandu yang tadinya lima menjadi enam buah. Meja keenam, tersebut dikhususkan menangani permasalah spesifik salah satunya stunting.

"Kami juga punya jejaring dengan 52 ribu posyandu di mana salah satu gebrakannya adalah penambahan meja di posyandu yang khusus menangani permasalahan stunting," kata Atalia.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat Wahidin mengungkapkan, angka prevalensi stunting di Jabar hingga tahun 2021 mengalami penurunan cukup signifikan. Dari 31,5 persen pada 2018, angka stunting Jabar kini berada di angka 24,5 persen.

"Prevalensi stunting di Jabar tahun 2021 sebesar 24,5 persen, angka ini menurun cukup signifikan dibanding tahun 2018 yaitu 31,5 persen," kata Wahidin.

Namun, kata dia, angka prevalensi ini terbilang cukup tinggi mengingat jumlah penduduk Jabar merupakan yang terbesar se-Indonesia. "Meskipun Jabar secara persentase bukan yang tertinggi tetapi secara angka absolut karena penduduknya terpadat se-Indonesia maka angkanya cukup tinggi," kata Wahidin.

Menurutnya, disparitas antarkabupaten/kota juga masih lebar. Kendati tak merinci nama daerahnya, Wahidin menyebut ada dua daerah di Jabar yang angka prevalensi stunting sudah di bawah 14 persen. Namun ada juga empat daerah yang angkanya mencapai 30 persen."Disparitas antarkabupaten/kota masih cukup lebar artinya di satu sisi sudah baik namun ada juga yang masing cukup tinggi," katanya.

Untuk itu, kata Wahidin, diperlukan sosialisasi masif terkait Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting (RAN Pasti) di Jabar. Sosialisasi ini bertujuan mendapatkan komitmen dari para kepala daerah dan jajarannya dalam upaya penurunan stunting. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement