REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Plt Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) La Ode Umar Bonte, pihaknya akan membangun berbagai upaya untuk membangun bangsa.
Salah satunya, menurut La Ode Umar Bonte, pihaknya akan merangkul aktor Raffi Ahmad dan aktris Nikita Willy ke dalam organisasi tersebut. Menurutnya, kedua selebriti itu dalam negeri itu memiliki potensi yang baik untuk membantu membangun kepemudaan.
"Mereka (Raffi dan Nikita) memiliki potensi untuk bersama-sama membangun kepemudaan di Tanah Air," ujar Umar saat menghadiri peringatan hari jadi Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) di Gedung Sate, Bandung, Kamis (10/3/2022).
Dalam kesempatan itu, hadir juga Sekjen DPP KNPI Fauzan dan Bendahara Umum DPP KNPI Pamriadi. Umar menilai, kedua sosok tersebut merupakan pemuda yang memiliki talenta yang baik khususnya di bidang kesenian.
Selain itu, kata dia, keduanya pun merupakan pemuda yang memiliki totalitas dan mau bekerja keras dalam bidang tersebut. "Merupakan teladan bagi pemuda yang lain," katanya.
Menurutnya, di era digitalisasi saat ini, kedua pesohor itu memiliki pengikut yang banyak di akun media sosialnya. Hal ini akan sangat membantu KNPI dalam menyosialisasikan program-program kepemudaan kepada masyarakat.
"Seperti kita ketahui, mereka banyak pengikutnya di medsos. Ini menjadi kekuatan lainnya, sehingga kami akan ajak mereka untuk bergabung dengan KNPI," katanya.
Terkait dinamika yang terjadi di tubuh KNPI, Umar memastikan pihaknya akan segera berkonsolidasi dengan unsur lainnya dalam menggelar kongres bersama. Seperti diketahui, saat ini DPP KNPI terpecah sedikitnya menjadi empat kubu.
"Kami sudah berkoordinasi dengan yang lain. Secepatnya akan menggelar kongres bersama untuk terwujudnya persatuan pemuda Indonesia," katanya.
Umar memastikan pelaksanaan kongres bersama akan dilaksanakan tahun ini. "Kami sudah berkoordinasi, Bandung siap jadi tuan rumah. Paling telat sebelum Oktober tahun ini," katanya.
Selain itu, untuk mewujudkan kongres bersama, Umar pun menyebut pihaknya akan menemui unsur lembaga negara untuk memberi penguatan. "Kami terus berkoordinasi dengan para pengambil kebijakan. Kita komunikasi dengan Ketua MPR, Ketua DPR, Presiden," katanya.
Menurutnya, hanya DPP KNPI di bawah pimpinannya yang memiliki aspek legalitas yakni surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM.
