Jumat 11 Mar 2022 22:03 WIB

Sri Mulyani Minta Seremoni Pencairan PNM Jadi Tradisi

Hal ini agar diketahui dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Rep: ANTARA/ Red: Fuji Pratiwi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) berjalan menuju panggung saat penandatanganan kontrak kinerja atas penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2022). Kementerian Keuangan menyalurkan PMN kepada PT KIW sebesar Rp 977 miliar yang ditujukan untuk pengembangan KITB dan penyaluran kepada PT. SMF sebesar Rp 2,25 triliun untuk penyediaan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Foto: Antara/Harviyan Perdana Putra
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) berjalan menuju panggung saat penandatanganan kontrak kinerja atas penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2022). Kementerian Keuangan menyalurkan PMN kepada PT KIW sebesar Rp 977 miliar yang ditujukan untuk pengembangan KITB dan penyaluran kepada PT. SMF sebesar Rp 2,25 triliun untuk penyediaan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

REPUBLIKA.CO.ID, BATANG -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengharapkan seremoni penandatanganan kontrak kinerja atas penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi BUMN dijadikan tradisi untuk disampaikan ke publik.

Sri Mulyani menilai hal itu sebagai janji kinerja penerimanya agar menumbuhkan budaya korporasi dan tata kelola keuangan yang baik. Hal tersebut disampaikan Menkeu saat penandatanganan kontrak kinerja penyaluran PNM untuk PT Kawasan Industri Wijayakusuma dan PT Sarana Multigriya Finance di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jumat (11/3/2022).

Baca Juga

"Seremoni ini merupakan ikatan kontrak kinerja yang logis, sebagai pengumuman ke publik untuk mencapai berbagai target kinerja, sesuai dengan sumber saya yang dicairkan," kata Sri Mulyani.

Ia menginginkan BUMN penerima PMN membangun budaya tata kelola yang baik dalam mengelola keuangan negara dan pertanggungjawaban publik. "Ada indikator keluaran yang jelas dan bisa dirasakan masyarakat," katanya.

Ia menegaskan Indonesia akan semakin kuat jika level korporasi dikelola secara kompeten dan profesional. "Indonesia kita bangun dari tiap rupiah yang dikumpulkan dan dikembalikan untuk memberi nilai tambah," katanya.

Ia menambahkan memperoleh PMN bukan merupakan hak, tetapi kesempatan yang diberikan negara untuk pemihakan kepada BUMN karena telah berperan untuk pembangunan Indonesia.

Pada kesempatan kali ini, PT Kawasan Industri Wijayakusuma memperoleh PMN sebesar Rp 977 miliar yang ditujukan untuk pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang. Sementara PT Sarana Multigriya Finance memperoleh PMN sebesar Rp 2,25 triliun untuk penyediaan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada tahun ini, PT Sarana Multigriya Finance ditugasi untuk membangun 157 ribu rumah melalui FLPP.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement