REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Kemaritiman dan Investasi, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya blak-blakan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan kalau taat konstitusi. Hanya saja, ia mengingatkan, konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR/MPR.
Jika rakyat memang menghendaki Jokowi terus memimpin maka harus siap menerima konsekuensi itu. Luhut malah balik menyindir ada pihak yang tidak siap jika Pemilu 2024 ditunda, lantaran agenda untuk meraih kekuasaan menjadi gagal.
"Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pingin jadi gini, takut tertunda," kata Luhut di poadcast Deddy Corbuzier dikutip di Jakarta, Sabtu (12/3/2022).
Luhut pun menyinggung jika pihaknya memiliki data sekitar 110 juta percakapan di media sosial (medsos) yang mendukung wacana Pemilu 2024 ditunda. Dengan begitu, masa jabatan Jokowi ikut diperpanjang sampai 2027. Meski begitu, Luhut mengaku capek menjadi menteri dan bakal berhenti sampai 2024. Dia mengaku, sesudah itu siap saja jika diminta membantu pemerintahan Jokowi sebagai penasihat presiden.
"Saya tahun 2024 dikasih 77 tahun. Saya kalau diminta mau jadi penasihat lah, kita tahu diri lah. Capek juga mengurus negeri ini, jangan dipikir gampang," ucap Luhut. (Baca: Megawati Raih Penghargaan Tokoh yang Atasi Krisis 1998, tapi Sejarah Mencatat Habibie)
Luhut mengeklaim, big data yang dimilikinya menyimpulkan jika rakyat kelas menengah ke bawah tidak ingin ribut-ribut, seperti pelaksanaan Pilpres 2019. Dia juga tidak ingin lagi rakyat terbelah menjadi dua kubu hingga muncul label cebong dan kampres. Belum lagi, ia menyinggung biaya Pemilu Serentak 2024 sangat mahal dan menguras kas negara.
Luhut mengaku, mendapat aspirasi dari rakyat yang tidak ingin ada pemilu yang menelan anggaran sampai Rp 100 triliun lebih, apalagi pada masa pemiluhan ekonomi seperti sekarang. "Kita coba apa tangkap dari publik suara big data itu bilang kita mau habisin RP 100 triliun lebih untuk milih ini, keadaan begini ngapain sih? Rp 110 triliun untuk pilpres dengan pilkada, kan serentak? Itu rakyat yang ngomong," ujar Luhut.
Dia berani menyebut, ada kader partai oposisi juga yang ingin Pemilu 2024 ditunda. Karena itu, Luhut bakal menyerap semua aspirasi itu untuk dipertimbangkan. "Ini kan ceruk ini orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, PDIP, PKB, ada di Golkar, dan di mana-mana ini ceruk ini, maka yang mendengarkan suara kami," ucap Luhut.
Tidak hanya itu, Luhut juga mengingatkan politikus atau pihak mana pun jangan sampai merasa suaranya seolah mewakili seluruh rakyat Indonesia. Karena suara politik itu sama dengan rakyat, seperti tukang pacul. Hal itu lantaran sistem pemilihan di Indonesia satu orang satu suara.
Sehingga, Luhut mengingatkan agar penolakan terhadap wacana pemilu ditunda tidak membawa-bawa suara rakyat. Apalagi, kata dia, rakyat masih sangat menghendaki Jokowi terus memimpin.
"Kan dibuktikan dalam survei itu kan, hampir dibuktikan 74 persen, kan ada yang merasa puas. Kalau dari big data itu hampir lebih akurat, populernya Pak Jokowi itu terus naik, sederhana, gak ada macam-macam, coba anak istrinya semuanya sederhana, kerja keras, semua didatangain, kita ini kadang-kadang takut," ucap Luhut.
Sebelumnya, tiga ketua umum partai politik secara serentak juga mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda. Mereka adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Alasan mereka macam-macam, mulai rakyat masih menginginkan Jokowi menjabat, alasan pandemi Covid-19 belum berakhir, sampai akibat perang Rusia dan Ukraina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika