REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat mengapresiasi ketegasan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang menolak penundaan pemilihan umum (Pemilu) dan wacana presiden tiga periode. Demokrat menilai, penundaan pemilu akan mengorbankan rakyat.
"Kita harus mengapresiasi ketegasan sikap Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri dan Ketum Nasdem Bapak Surya Paloh untuk menolak penundaan Pemilu dan wacana Presiden tiga periode. Beliau-beliau ini tahu betul konsekuensi dari menghianati demokrasi ini. Rakyat bisa jadi korban," ujar Wasekjen Partai Demokrat Jovan Latuconsina dalam keterangan tertulis, Ahad (13/3).
Jovan melanjutkan, membatasi masa kekuasaan presiden merupakan amanat reformasi. Ia amenegaskan, pergantian kekuasaan merupakan sesuatu yang alamiah dan sudah dijamin dalam konstitusi, sehingga tidak perlu diutak-atik dengan berbagai alasan.
"Reformasi itu agendanya cuma satu, yakni membatasi kekuasaan. Cukup dua periode. Tanpa perpanjangan jabatan, tanpa tiga periode, tanpa tunda Pemilu," katanya.
"Bahkan pasca reformasi, alih-alih tunda Pemilu, yang ada justru malah percepatan Pemilu. Lah sekarang dengan kondisi KPU yang jauh lebih baik dan pengalaman, kenapa kita berpikir tunda Pemilu," ucapnya menambahkan.
Jovan juga menanggapi pernyataan terakhir Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang kembali menggaungkan wacana perpanjangan kekuasaan, kali ini dengan alasan riset big data yang menunjukkan aspirasi publik.
Sebelumnya, klaim beberapa Ketua Umum partai politik yang menyatakan ada aspirasi rakyat untuk menunda pemilu, dibantah oleh sejumlah survei lapangan yang dilakukan nasional. Klaim Luhut kemudian juga dibantah sejumlah pakar big data, karena jumlah datanya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan setelah diteliti ulang, hasilnya lebih banyak yang menolak dibandingkan menunda pemilu.
"Pernyataan pak Luhut Panjaitan dengan dalih riset big data ini hanya akal-akalan saja. Ini adalah skenario lanjutan dari upaya melanggengkan kekuasaan, yang ujungnya akan mengkhianati amanat Reformasi," katanya.
Jovan menambahkan, jangan sampai kehendak rakyat untuk melaksanakan pergantian kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu diutak-atik hanya untuk kepentingan segelintir elite saja. "Rakyatlah pemegang kedaulatan di negeri ini. Pemerintah melayani rakyat. Bukan sebaliknya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika