Senin 14 Mar 2022 16:34 WIB

Insentif Harga Kedelai Segera Diusulkan ke Presiden

Insentif itu merespons tingginya harga kedelai impor saat ini

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Fuji Pratiwi
Seorang pekerja mengeringkan kacang kedelai impor di Bogor, Jawa Barat. Insentif harga kedelai segera diusulkan ke presiden.
Foto: Antara/Arif Firmansyah
Seorang pekerja mengeringkan kacang kedelai impor di Bogor, Jawa Barat. Insentif harga kedelai segera diusulkan ke presiden.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usulan insentif kedelai bakal diusulkan ke Presiden Joko Widodo untuk meminta persetujuan. Insentif itu merespons tingginya harga kedelai impor saat ini yang menekan usaha kecil para perajin tahu dan tempe.

Asisten Deputi Pangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Saifulloh, mengatakan, insentif yang disepakati yakni berupa pembayaran selisih harga antara harga pasar dengan harga yang diterima perajin.

Baca Juga

Saifulloh, mengatakan, pemerintah akan menggunakan dana APBN untuk pembayaran selisih tersebut. Hanya saja, ia belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai besaran selisih harga yang akan ditanggung pemerintah dan harga kedelai yang akan diterima perajin.

"Akan diusulkan dahulu ke presiden, saat ini proses penyusuluannya belum dimasukkan. (Bantuan ini) bukan subsidi, tapi pembayaran selisih harga," kata Saifulloh kepada Republika.co.id, Senin (14/3/2022).

Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta, Sutaryo menuturkan, pihaknya menunggu tindak lanjut insentif tersebut sekaligus skema pembayaran yang akan ditetapkan pemerintah.

Ia menuturkan, telah mencapaikan berbagai usulan kepada pemerintah mengenai kerangka kebijakan dari insentif kedelai. Selebihnya, diputuskan oleh Menteri Koordinator Perekonomian yang mengoordinasikan seluruh instansi terkait.

Adapun, mengenai data koperasi perajin tahu tempe, saat ini sedang dikumpulkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai wali data koperasi di Indonesia.

Sutaryo menyebut, sumber anggaran bantuan tersebut yakni dari pagu anggaran Kementerian Perdagangan karena itu dibutuhkan persetujuan presiden. Cara itu, dinilai yang paling cepat dan tidak memakan waktu lama.

"Karena, kalau perubahan APBN itu harus melalui DPR, dan kalau di DPR itu kelamaan. Kalau split anggaran Kemendag, relatif lebih cepat, cuma membutuhkan data berapa (koperasi) yang harus disubsidi," ujarnya.

Sutaryo menambahkan, saat ini harga kedelai impor sangat bervariasi yakni dari Rp 12 ribu per kg hingga ada yang tembus mencapai Rp 13 ribu per kg. Ia mengatakan, harga kedelai saat ini tidak dapat disamaratakan karena stok yang menipis.

"Sedang terjadi transisi kelangkaan barang hampir di setiap importir jadi sekarang harga sedang liar," kata Sutaryo.

Menurut dia, kelangkaan kedelai saat ini akibat hambatan angkutan logistik Amerika Serikat-Indonesia. Namun, pada akhir pekan ini, akan masuk kapal besar pengangkut kedelai impor milik salah satu importir besar sehingga harga diharapkan setelah stabil pasca barang masuk.

"Kita berharap harga bisa segera distabilkan karena sekarang semua memainkan. Sudah harga mahal, supply-demand dimainkan juga," kata dia.  

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement