REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyoroti rendahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang berkorelasi dengan masalah kemiskinan ekstrem dan angka anak tumbuh kerdil atau stunting. Wapres menjelaskan, di wilayah-wilayah yang terdapat miskin ekstrem umumnya akses terhadap air bersih sangat rendah.
Ia mengungkap, daerah dengan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten pada 2021 ditandai dengan penduduk yang tidak memiliki akses air minum layak. "Angkanya berkisar antara 4,48 persen sampai dengan 97,21 persen," kata Wapres saat membuka acara Asia International Water Week ke-2 di Labuan Bajo, NTT, Senin (14/3/2022).
Selain itu, Wapres mengatakan, penurunan prevalensi stunting juga sangat terkait dengan ketersediaannya sanitasi dan air bersih yang memadai. Sebab, akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak juga menjadi faktor kunci penentu kualitas kesehatan dan prasyarat utama sumber daya manusia unggul.
Karenanya, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik mengurangi banyak penyakit bagi ibu hamil, bayi, dan balita. Ketiadaan sanitasi air bersih mengakibatkan bayi rentan terhadap berbagai penyakit.
"Padahal 1.000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas fase-fase berikutnya. Penyediaan air bersih menjadi salah satu intervensi yang dapat berkontribusi sebesar 70 persen terhadap pencegahan stunting," ujarnya.
Untuk itu, pemerintah berkomitmen kuat memanfaatkan tata kelola air bersih yang cukup dan berkelanjutan. Wapres mengungkapkan, program tersebut di antaranya, membangun 61 bendungan selama periode 2015 hingga 2025 untuk mengoptimalkan pemanfaatan air.
Program lainnya adalah pembangunan 1000 bendungan kecil atau embung, serta fasilitas lainnya untuk mendukung irigasi, yang akan menyokong ketahanan pangan, serta pengelolaan air secara berkelanjutan melalui Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi.
"Dan yang tidak kalah penting, meningkatkan akses terhadap air bersih bagi rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada 2014 akses rumah tangga terhadap air bersih sebesar 68 persen kemudian meningkat hingga mencapai 90 persen pada 2020," Wapres.
Karenanya, Wapres berharap di forum tersebut dapat menghasilkan terobosan untuk mengatasi permasalahan air di kawasan Asia. Wapres juga meminta dukungan dari anggota World Water Council untuk Indonesia sebagai tuan rumah World Water Forum Ke-10 pada 2024.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB ke-8 Ban Ki-Moon meyakini, dengan terpilihnya Indonesia sebagai Ketua G20, Indonesia dapat menunjukkan kepemimpinannya dalam menangani isu perubahan iklim, khususnya terkait permasalahan air.
"Paris Agreement merupakan adopsi dari Bali Road Map yang diinisiasi Pemerintah Indonesia dalam penanganan isu perubahan iklim," ungkap Ban Ki-Moon.
Lebih jauh ia berharap, dalam mencari solusi permasalahan air tidak menggunakan cara-cara yang sama, tetapi lebih menggunakan pendekatan yang lebih inovatif untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika