REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekolah Calon Legislator (SCL) kembali menggelar pelatihan eksklusif terhadap para bakal calon anggota legislatif di Hotel Oria, Jakarta, selama dua hari, yakni 12-13 Maret 2022. SCL gelombang kedua ini dihadiri lebih kurang 30 peserta dari berbagai daerah.
"Ada kurang lebih 30 peserta SCL gelombang kedua ini. Alhamdulillah, peserta sangat antusias," tutur Chairman SCL, Ahmad T Wibowo dalam rilisnya, Senin (14/3/2022).
Sekolah Calon Legislator (SCL) yang merupakan kolaborasi program tiga lembaga survei dan konsultan politik Arus Survei Indonesia (ASI), SocioMap, dan Veritas Politik ini memang sangat penting diikuti para calon anggota legislator.
Pasalnya, dalam pelatihan eksklusif ini, SCL menghadirkan para pemateri yang handal dan berpengalaman serta punya succes story yang panjang membantu kandidat memenangkan kontestasi elektoral.
"Para caleg setelah mengikuti program Sekolah Calon Legislator ini punya peluang terpilih yang tinggi. Karena di SCL, semua peserta diajarkan secara gamblang mengenai strategi dan taktik pemenangan dari para konsultan politik yang telah berpengalaman memenangkan banyak Pemilu," ujar dia.
"Dipastikan ilmu yang didapat para peserta ini sudah proven (terbukti) dan aplikatif untuk dijalankan. Bisa jadi bekal kunci untuk menang di Pemilu 2024 mendatang," tambah Bowo, sapaan akrab Ahmad Wibowo.
Ada enam narsum dalam SCL gelombang kedua ini. Yakni Yunarto Wijaya (Direktur Eksekutif Carta Politika), Hasan Nasbi (Founder Cyrus Network), Ipang Wahid (Pakar Branding & Kampanye Digital), Ahmad T Wibowo (CEO SocioMap), Ali Rif'an (Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia), dan Iqbal Themi (CEO Veritas Politik Consulting).
Sementara untuk gelombang berikutnya, SCL batch 3, akan digelar kembali pada bulan September atau Oktober 2022. "Insya Allah rencananya September atau Oktober nanti, Sekolah Calon Legislator gelombang ketiga digelar lagi. Sudah ada beberapa peserta dari beberapa daerah sudah mendaftar juga untuk SCL batch 3," tutur Ahmad Wibowo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika