Tuesday, 11 Muharram 1444 / 09 August 2022

Tuesday, 11 Muharram 1444 / 09 August 2022

11 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

AHY: Demokrat Terima UU IKN dengan Beberapa Catatan

Selasa 15 Mar 2022 09:09 WIB

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Demokrat ingatkan pemerintah harus mempertimbangkan sejumlah aspek pemindahan IKN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ada berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Untuk mencegah macetnya implementasi UU IKN, sambung dia, pemerintah harus memperhatikan sejumlah aspek.

"Kami hanya mengingatkan, jika ingin sukses, maka hal-hal teknis dan strategis itu juga benar-benar dipersiapkan," kata Agus saat memberikan sambutan dalam acara 'Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta dan Maluku Utara Periode 2022-2027' di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Dia mengatakan, Partai Demokrat menerima UU IKN tersebut dengan beberapa catatan. Sejumlah catatan tersebut ialah terkait penganggaran, penentuan timeline pemindahan konkret menuju ibu kota baru, memperhitungkan dampak pemindahan IKN terhadap lingkungan di daerah tujuan, serta keterlibatan masyarakat lokal di lokasi IKN di Kalimantan Timur.

"Pada hakikatnya, (Partai) Demokrat ingin terus menjadi bagian dalam pemajuan, menjadi bagian dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, kendati saat ini kami berada di luar pemerintahan nasional," ucap AHY.

Selaras dengan pernyataan AHY, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono juga menegaskan sikap parta berlambang mercy terkait UU IKN. "Undang-Undang IKN tidak perlu diperdebatkan. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah menyumbangkan pemikiran tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di Jakarta pascapengesahan UU IKN tersebut," ujar Mujiyono.

Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile