REPUBLIKA.CO.ID., MOSKOW -- Rusia pada Selasa (15/3/2022) memberlakukan sanksi pribadi terhadap 13 pejabat tinggi Amerika Serikat (AS), di antaranya Presiden Joe Biden, menteri luar negeri, kepala militer, dan intelijen negara itu.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan tindakan tersebut, yang diberlakukan sebagai tanggapan atas sanksi terhadap beberapa pejabat Rusia.
"Langkah ini, diambil sebagai reaksi balik, merupakan konsekuensi tak terelakkan dari sentimen anti-Rusia, yang biasa disebut sebagai Russophobia yang dilakukan oleh Pemerintah AS saat ini, dalam upaya putus asa untuk mempertahankan hegemoni Amerika," kata kementerian itu.
Para pejabat ini tidak akan lagi diizinkan masuk ke Rusia dan mendapatkan beberapa hukuman lainnya.
"Pada saat yang sama, kami tidak menolak untuk mempertahankan hubungan resmi jika mereka memenuhi kepentingan nasional kami, dan jika perlu, kami akan menyelesaikan masalah yang timbul dari status orang yang muncul di 'daftar hitam' untuk mengatur pertemuan tingkat tinggi," lanjut kemlu Rusia.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan daftar individu yang dijatuhkan sanksi:
1. Joseph Robinette Biden, presiden AS
2. Anthony John Blinken, menteri luar negeri AS
3. Lloyd James Austin III, Menteri Pertahanan AS
4. Mark Alexander Milley, ketua Kepala Staf Gabungan AS
5. Jacob Jeremiah Sullivan, penasihat keamanan nasional untuk presiden AS
6. William Joseph Burns, direktur CIA
7. Jennifer Rene Psaki, juru bicara Gedung Putih
8. Daleep Singh, wakil penasihat keamanan nasional untuk presiden AS
9. Samantha Jane Power, kepala Badan Pembangunan Internasional AS (USAID)
10. Robert Hunter Biden, putra presiden AS
11. Hillary Diane Rodham Clinton, mantan calon presiden AS
12. Adewale Adeyemo, wakil sekretaris Departemen Keuangan AS
13. Reta Jo Lewis, ketua Bank Ekspor-Impor AS
Kemlu Rusia juga mengatakan bahwa daftar itu akan diperluas dalam waktu dekat dengan lebih banyak pejabat senior AS, militer, anggota parlemen, pengusaha, pakar, dan tokoh media, yang berkontribusi untuk menghasut kebencian terhadap Rusia dan memberlakukan tindakan pembatasan.
Otoritas Rusia menggarisbawahi bahwa langkah-langkah yang diambil untuk melindungi ekonomi Rusia dan memastikan pembangunan berkelanjutan.