REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengunjungi Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi pada Rabu (16/3/2022). Kunjungan ini sebagai bagian dari upaya untuk mengamankan aliran minyak tambahan dan meningkatkan tekanan pada Presiden Rusia Vladimir Putin atas tindakannya terhadap Ukraina.
Inggris dan sebagian besar negara Barat, menghadapi kenaikan harga energi sejak Rusia menggelar operasi militer khusus di Ukraina. Johnson ingin mendorong produsen untuk meningkatkan produksi dan mengamankan pasokan lain, serta mengurangi ketergantungan pada Rusia.
"Inggris sedang membangun koalisi internasional untuk menghadapi realitas baru yang kita hadapi. Dunia harus melepaskan diri dari hidrokarbon Rusia dan membuat Putin kelaparan dari kecanduan minyak dan gas," kata Johnson.
Johnson akan bertemu Putra Mahkota UEA, Mohammed bin Zayed, sebelum melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk bertemu Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Johnson mengatakan, Saudi dan UEA adalah mitra internasional utama Inggris.
"Kami akan bekerja dengan mereka untuk memastikan keamanan regional, mendukung upaya bantuan kemanusiaan dan menstabilkan pasar energi global untuk jangka panjang," ujar Johnson.
Pencarian pasokan energi baru telah meragukan dorongan Inggris untuk menurunkan emisi, dan memenuhi target nol karbon pada 2050. Para pejabat berupaya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas di dalam negeri, serta di luar negeri.
Arab Saudi merupakan pemasok diesel terbesar ketiga ke Inggris. Dalam pertemuan dengan Johnson, Saudi akan mengkonfirmasi bahwa Alfanar Grup akan menginvestasikan 1 miliar pound (1,3 miliar dolar AS) di Proyek Bahan Bakar Hijau Lighthouse di Teeside, timur laut Inggris. Saudi berharap investasi ini dapat menghasilkan produksi yang berkelanjutan, terutama untuk memproduksi bahan bakar penerbangan dari limbah dalam skala besar.
Juru bicara Johnson mengatakan, dalam kunjungannya pemimpin Inggris akan mengangkat masalah hak asasi manusia di Arab Saudi, termasuk eksekusi 81 orang. Para kritikus mengatakan, London tidak boleh mendekat ke negara yang telah melakukan eksekusi massal terbesar dalam beberapa dekade.
Ikuti Whatsapp Channel Republika