"Indonesia bisa melakukan hal yang lebih besar dari apa yang telah dilakukan selama ini, namun kita belum percaya diri atau belum fokus. Salah satu contohnya kita masih ragu-ragu membuka komunikasi dengan pihak selain Fatah misalnya. Kita masih ragu untuk berkomunikasi dengan pihak Hamas, sedangkan Hamas merupakan faksi terbesar di Palestina," kata Sarbini melalui siaran pers yang diterima Republika, Rabu (16/3/2022).

Sarbini menyampaikan pandangannya bahwa Indonesia harus membangun komunikasi dengan semua pihak yang ada di Palestina. Sehingga Indonesia menjadi orang yang didengar oleh semua pihak di sana. Pemerintah dan rakyat Palestina menurutnya sangat mengharapkan Indonesia bisa tampil menjadi mediator atau juru damai yang adil bagi faksi-faksi di Palestina yang masih terpecah belah.

Ia mengatakan, hal ini disampaikan berdasarkan pengalaman MER-C bertahun-tahun berkiprah di Palestina. "Pengalaman bertahun-tahun ini membuat saya semakin yakin Indonesia adalah pihak yang paling didengar oleh Palestina. Ini perlu menjadi perhatian bersama," ujarnya.

Ia berharap GKSB DPR RI bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Sehingga Indonesia menjadi yang terdepan dalam hal ini.

Ketua Presidium MER-C ini juga mengingatkan agar Indonesia tidak ambivalen dalam memberikan dukungan terhadap Palestina. "Satu sisi kita mendukung kemerdekaan Palestina. Sisi lain kita (jangan) bermain mata dengan Israel,” ujarnya.

Sarbini menegaskan, ini adalah fungsi DPR terutama Komisi I. Yaitu bagaimana mengawasi pihak-pihak yang bermain mata dengan Israel. Untuk itu, MER-C berharap dukungan Indonesia terhadap Palestina agar tidak hanya di forum-forum internasional.

Ia mengatakan, Indonesia juga harus menekan orang-orang di institusi pemerintahan yang bermain mata dengan Israel. "Semua kekuatan anak bangsa harus kita gunakan untuk menekan Israel,” jelasnya.

Fase Pembelaan Untuk Palestina

Pada kesempatan diskusi ini, Sarbini juga menjelaskan mengenai fase-fase pembelaan terhadap Palestina. Fase pertama adalah bantuan kemanusiaan di mana pada fase ini menurutnya semua senang dan bahagia melakukannya dan inilah yang saat ini sedang dilakukan MER-C.

Akan tetapi, Sarbini berharap, sebaiknya Indonesia tidak berlama-lama pada fase bantuan kemanusiaan saja. Fase bantuan kemanusiaan tetap dilakukan, namun fase berikutnya yaitu fase perlawanan harus segera dimulai meskipun akan ada pihak yang senang dan tidak senang.

Untuk itu, Sarbini mengajak semua NGO peduli Palestina untuk memulai fase ini. Salah satunya dengan bersama-sama memboikot produk-produk Israel. Seperti gerakan Boycott, Divestment and Sanction (BDS).

Sarbini mengatakan, dalam rangka menggalang dukungan untuk kemerdekaan Palestina, sebagai NGO yang berfokus kepada kemanusiaan dan perdamaian, MER-C juga tengah melakukan Silaturahmi Kemanusiaan untuk Kemerdekaan Palestina.

"Silaturahmi dilakukan dengan berbagai agama seperti Katolik, Protestan, Orthodok, Hindu, Buddha dan tokoh-tokoh yang selama ini tidak pernah berbicara tentang Palestina, kita ajak untuk ikut peduli pada masalah Palestina karena masalah Palestina bukan hanya masalah umat Islam namun semua elemen anak bangsa," jelasnya.

Sarbini juga mengapresiasi rencana GKSB DPR RI yang akan melakukan kunjungan ke Jalur Gaza dan pada bulan Mei 2022 mendatang. Rencana ini menurutnya merupakan langkah strategis karena Jalur Gaza merupakan basis Hamas, kemudian Tepi Barat merupakan basis Fatah.

"Jika DPR bisa memainkan dua peran ini, maka Indonesia akan menjadi fasilitator dan juru damai bagi Palestina," kata Sarbini.

Pernyataan MER-C diamini oleh Ketua GKSB, Syahrul Aidi Ma’azat. Menurut Syahrul, ini adalah isu sentral yang menjadi perhatian dan harapan bersama.

"Kita mencoba memainkan peran politik diplomasi parlemen, menjadi penengah di antara faksi-faksi di Palestina. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, pulau bisa bersatu, maka ini menjadi alasan kuat bagi Indonesia bisa menjadi pemersatu bagi rakyat Palestina,” kata Syahrul.

Perwakilan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Darul Siska juga sepakat agar parlemen bahu membahu dengan pemerintah mendorong potensi yang ada di Palestina antara Fatah dan Hamas agar bisa bersatu.

"Ini kerja yang tidak mudah, namun ini adalah salah satu prasyarat untuk kita bisa lebih optimal membantu Palestina mewujudkan kemerdekaannya," kata Darul.

Perwakilan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yang turut hadir dalam acara tersebut, Bagus Hendraning Kobarsyih selaku Direktur Timur Tengah Kemenlu RI menegaskan posisi Indonesia dalam masalah Palestina - Israel.

"Posisi Indonesia jelas tidak pernah mendukung Israel sampai Yerusalem dibebaskan dan Palestina merdeka. Kita akan terus membantu dengan segenap kemampuan," jelas Bagus.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia, DR. Zuhair Al Shun menyampaikan penghargaan atas posisi dan dukungan pemerintah serta rakyat Indonesia terhadap Palestina.

"Kami benar-benar bangga dengan Indonesia dan posisi yang dilakukan oleh negara tercinta ini. Kami sangat yakin bahwa Indonesia akan tetap dan terus mendukung semua warga Palestina sampai Yerusalem merdeka," kata Zuhair.

Selain dihadiri oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia dan Kementerian Luar Negeri RI, FGD GKSB dan BKSAP DPR RI terkait Palestina juga dihadiri oleh sejumlah lembaga-lembaga peduli Palestina yang ada di Indonesia.