REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah terus mendukung dan mendorong ketahanan pangan nasional dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. 

Hal tersebut dilakukan karena sektor pertanian berperan penting dalam ketahanan pangan, utamanya melalui ketersediaan, keterjangkauan, keamanan dan kualitas pangan. 

Sebagaimana diketahui, sepanjang 2021 sektor pertanian menjadi bantalan ekonomi yang mampu tumbuh positif di level 1,84 persen. Menginjak Januari 2022, Nilai Tukar Petani (NTP) juga mengalami kenaikan yaitu di angka 108,67. 

Melalui aspek kebijakan, pemerintah terus melakukan penyederhanaan perizinan, pembentukan Badan Pangan Nasional, pembentukan Holding BUMN Pangan (ID FOOD), dan sinergi BUMN.

Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mendistribusikan pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, menguatkan kerja sama antar daerah dalam pemenuhan pangan, menguatkan cadangan pangan Pemerintah, mengimplementasikan Sistem Resi Gudang, serta memfasilitasi pembiayaan sektor pangan melalui Kredit Usaha Rakyat, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, dan lainnya. 

“Berbagai kebijakan dan program ketahanan pangan terus didorong Pemerintah, sehingga sektor pertanian diharapkan bisa tumbuh antara 3,6 persen sampai 4 persen pada 2022,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar yang berjudul Strategi Implementasi, dan Tantangan Kinerja Sektor Pangan Indonesia Pasca Launching ID FOOD yang diselenggarakan oleh The Iconomics, Rabu (16/3/2022). 

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan, sektor pangan akan terus didorong dengan korporasi petani dan nelayan, Program Food Estate, mendorong Klaster Pertanian, dan Urban Farming. 

“Tentunya yang penting juga mendorong supply chain dan sistem distribusi pangan. Untuk aspek konsumsi, dilakukan juga kebijakan seperti diversifikasi pangan untuk mengurangi food lost atau food waste,” tutur dia. 

Terkait BUMN Pangan, Menko Airlangga mengharapkan BUMN Pangan dapat terus melakukan transformasi bisnis dan fokus kepada mengembangkan skala dan juga rantai nilai sehingga komoditas inti utama seperti beras, jagung, gula, ikan, garam, unggas, dan sapi, bisa tersedia.

“BUMN Pangan perlu terus aktif dalam memberdayakan UMKM melalui Program Warung Pangan. Program Warung Pangan diharapkan bisa mempermudah ketersediaan produk pangan dengan harga yang terjangkau,” ujarnya. 

Kemudian, dalam momentum Presidensi G20 Indonesia, Menko Airlangga menegaskan bahwa optimalisasi peran publik dan swasta di sektor pertanian perlu dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mempersiapkan dukungan teknologi pangan dalam bentuk representative office di negara-negara G20. 

“Perlu dilakukan pertukaran teknologi dalam sektor pertanian melalui employee exchange antarnegara G20 dan kerja sama penelitian. Selain itu, kerja sama transaksi perdagangan juga dilakukan dengan mempermudah izin ekspor baik untuk UMKM maupun produk pertanian sebagai gateway dan kerja sama bilateral yang dapat memfasilitasi berbagai keringanan fiskal,” ujar Airlangga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika