REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, selama dua tahun menjabat posisi saat ini, tidak ada kenaikan harta. Alih-alih demikian, dia bercerita tentang istrinya yang justru mempertanyakan hal tersebut.
“Jadi istri saya sempat nanya kok dua tahun nggak ada yang nambah di rumah. (Tapi) Alhamdulillah saya bersyukur tinggal enam bulan lagi (menjabat wagub)” kata Riza di Balai kota dalam acara bimtek KPK yang mengusung tema 'Wewujudkan Keluarga Antikorupsi melalui Penanaman Nilai-Nilai Integritas', Kamis (17/3/2022).
Mengutip data terkait LHKPN periode 2020, harta yang dilaporkan Riza dan diunggah Pemprov DKI pada 31 Maret 2021 berkisar Rp 21,5 miliar. Meski tak ada penambahan harta, Riza berjanji, pihaknya akan terus menanamkan nilai integritas pejabat DKI. Terlebih, sebagai suami, istri atau pasangan yang berada di lingkup Pemprov DKI agar terhindar praktik korupsi.
“Harapan kami melalui program ini bukan hanya dapat memberikan pengetahuan, keluasan pencerahan, tapi juga mampu meyakinkan pentingnya intregitas keluarga dalam menjadi bagian penyelenggaraan pemerintahan yang bersih anti korupsi,” jelasnya.
Di lokasi sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengingatkan ASN DKI Jakarta untuk terhindar dari praktik korupsi. Menurutnya, alih-alih mendapatkan segalanya, akan lebih baik jika ASN pindah haluan menjadi wiraswasta. “Kalau mau naik mobil mewah, punya rumah mewah, lebih baik jadi pengusaha," kata Alexander.
Dia mengatakan, pada prinsipnya, kedatangan KPK ke Pemprov DKI untuk melaksanakan acara bimbingan teknis (bimtek) program keluarga berintegritas Provinsi DKI Jakarta. Bimtek yang mengusung tema 'Wewujudkan Keluarga Antikorupsi melalui Penanaman Nilai-Nilai Integritas' itu menyasar pejabat di lingkup DKI.
“Semoga pejabat di Pemprov DKI bisa jadi role model keluarga mereka dan bagi staf di bawahnya terutama dalam menanamkan nilai intregitas,” katanya.
Dengan adanya program pengenalan tersebut, dia berharap ada integritas yang semakin kuat dari ASN DKI Jakarta. Utamanya, pemberantasan korupsi dan pencegahan melalui pendidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika