REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan, tak ada kata menyerah terhadap permasalahan komoditas pangan yang terjadi di Indonesia. Ia juga menegaskan, tak akan menyerah di hadapan para mafia pangan.
"Saya terima semua kritiknya, tetapi saya ingin menekankan bahwa tidak ada saya menyerah kepada mafia, terutama mafia pangan," tegas Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/3/2022).
Ia menjelaskan, kenaikan harga pangan memang menjadi permasalahan dunia dalam dua tahun terakhir, bahkan sebelum pandemi Covid-19. Masalah tersebut semakin diperparah dengan adanya invasi Rusia ke Ukraina yang turut mempengaruhi harga dan distribusi komoditas pangan.
Lutfi menjelaskan, harga minyak goreng sebelum pandemi adalah sekitar 100 dolar AS dan batu bara bahkan menembus 430 dolar AS per ton. Inflasi sudah terjadi di Amerika Serikat dan China sebelum pandemi Covid-19 dan perang Rusia dan Ukraina.
"Yang saya katakan, kesalahan yang tidak bisa saya prediksi dari saya itu adalah memprediksi akan terjadi perang yang membuat harga-harga loncat. Itu saya akui dengan sepenuh hati dari hati yang paling dalam," ujar Lutfi.
"Sekali lagi saya katakan, kita sebagai pemerintah, saya sebagai pemerintah, tidak bisa kalah dari mafia. Apalagi spekulan-spekulan yang merugikan rakyat, itu saya jamin," kata Lufti menegaskan.
Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mempertanyakan kebijakan pelepasan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022. Menurutnya, kebijakan tersebut pertanda bahwa pemerintah kalah terhadap pasar dan pengusaha.
"Saya sudah mengingatkan berulang kali Pak Menteri, jangan sampai kebijakan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 ini jadi kebijakan macan kertas, tapi faktanya kebijakan ini ternyata macan kertas. Kebijakan ini (pelepasan HET) tidak bisa menyelesaikan permasalahan minyak goreng," ujar Andre dalam rapat kerja tersebut.
Pemerintah, nilai Andre, sudah kalah dengan para pengusaha dengan terbitnya Permendag 11/2022. Bahkan permasalahan ini semakin diperparah dengan adanya korban jiwa akibat langka dan mahalnya minyak goreng di banyak daerah.
"Faktanya kita kalah, pemerintah kalah dengan pengusaha, itu faktanya. Lalu dalam enam bulan ini bukan hanya pemerintah kalah, tapi juga kita timbul korban ada ibu-ibu yang meninggal karena antre minyak goreng, ini pukulan besar bagi pemerintah," ujar Andre.
Ikuti Whatsapp Channel Republika