Jumat 18 Mar 2022 04:28 WIB

Benahi BUMN, Erick: Utang BUMN yang Koruptif Kita Sikat

Pemerintah tak akan beri PMN kepada BUMN yang tak bermanfaat untuk rakyat

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Christiyaningsih
Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) didampingi Direktur Utama Danareksa Arisudono Soerono (kiri) dan Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Yadi Jaya Ruchandi (kanan) menyampaikan konferensi pers pembubaran tiga BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (17/3/2022).
Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto
Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) didampingi Direktur Utama Danareksa Arisudono Soerono (kiri) dan Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Yadi Jaya Ruchandi (kanan) menyampaikan konferensi pers pembubaran tiga BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (17/3/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN kini lebih efektif dan tepat sasaran. Erick menyampaikan pemerintah tidak akan memberikan PMN secara sembarangan kepada BUMN yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kalau BUMN tidak sehat, tidak kuat lagi secara korporasi, apalagi tidak punya manfaat untuk masyarakat, ya sayang uang negara harus dihambur-hamburkan, karena itu kita memastikan PMN tepat sasaran," ujar Erick saat konferensi pers tentang pembubaran BUMN di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Baca Juga

Erick mencontohkan proses pengajuan PMN kini harus berdasarkan kesepakatan tiga menteri yakni Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri teknis lainnya. Dalam pengajuan PMN untuk BUMN-BUMN infrastruktur, Erick, Sri Mulyani, dan Basuki Hadimuljono duduk bareng dan menyepakatinya secara bersama-sama.

"Suntikan PMN sekarang ini tidak bicara tol Sumatera disuntik sekian, tidak. Suntikan itu kita fokuskan untuk di jalur yang mana penyelesaiannya. Jadi ini tepat, jangan sampai penyuntikan ini disalahgunakan untuk kepentingan lainnya," jelasnya.

Erick menyampaikan jumlah PMN yang diberikan negara untuk BUMN hanya sebesar empat persen jika dibandingkan kontribusi BUMN terhadap negara melalui pajak hingga dividen yang mencapai Rp 377 triliun pada 2020. Menurutnya BUMN juga menggunakan PMN untuk melakukan percepatan transformasi. Hal ini perlahan terus memperlihatkan hasilnya, baik dari perubahan model bisnis hingga kenaikan valuasi saham milik BUMN seperti Telkom, Mandiri, dan BRI yang jika ditotal mencapai Rp 1.600 triliun.

"Jadi bayangkan valuasi tiga BUMN saja sudah Rp 1.600 triliun. Jadi kalau ada pihak-pihak, kok utang BUMN besar, ya memang besar. Itu lah kenapa kita sekarang di bawah kementerian kita rapikan mana utang-utang produktif dan mana utang-utang yang koruptif. Yang koruptif kita sikat," ungkap Erick.

Dia juga berkomitmen mendorong lebih banyak BUMN untuk melantai di bursa efek sebagai bagian dalam transparansi dan profesionalisme perusahaan. Erick menyebut bursa Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di Asia secara sisi pertumbuhan.

"Karena aksi korporasi BRI salah satunya yang menjadi aksi korporasi terbesar di Asia Tenggara, nomor dua di Asia, dan nomor tujuh di dunia. Karena itu bursanya sangat positif. Jadi dampak-dampak BUMN sehat itu juga kepada pasar pun positif," kata Erick menambahkan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement