Presidensi G20 Dinilai Jadi Momentum Strategis untuk Menunjukkan Kepemimpinan Indonesia
Rep: My40/ Red: Fernan Rahadi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate (kanan) menyampaikan paparannya dalam acara kick off Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia di Jakarta, Selasa (15/3/2022). | Foto: ANTARA/Aditya Pradana Putra
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan manusia tetapi juga hampir semua aspek sosial-ekonomi masyarakat di dunia. Selain itu, melambatnya kegiatan ekonomi dan pertumbuhan, ketimpangan akses terhadap kesehatan dan vaksin, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi adalah sebagian dari problem besar yang dihadapi dunia saat ini.
Tidak sampai di situ, perubahan iklim dan pentingnya transisi energi, bahkan kondisi ketidakamanan manusia khususnya setelah serangan Rusia ke Ukraina, dan berbagai spot konflik di dunia yang bukan hanya berdampak serius terhadap ekonomi global turut memperpanjang dan memperluas krisis kemanusiaan di dunia. Berbagai permasalahan tersebut, menjadi salah satu latar belakang hadirnya Presidensi Indonesia dalam G20 yang mengangkat tema "Recover Together, Recover Stronger".
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM, Wawan Mas’udi, menyampaikan Presidensi G20 ini menjadi momen untuk pengakuan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi berkembang dan penguatan diplomasi Indonesia dalam kepemimpinan dunia.
“Presidensi G20 menjadi momentum strategis yang menunjukkan kepemimpinan Indonesia, bagaimana negara selatan bisa menjadi bagian penting dari transformasi global,” kata Wawan saat Konferensi Pers Rencana Seminar G20 dan Agenda Strategis Indonesia, Rabu (16/3/2022).
Untuk menyiapkan presidensi ini, para akademisi dari Fisipol UGM akan menyiapkan policy brief sebagai rekomendasi bagi pemerintah Indonesia untuk disuarakan dalam Forum G20. Menurut Wawan, policy brief ini akan mencakup tiga isu utama G20, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi. Selain itu, ada pula sejumlah isu lain yang akan dituangkan dalam policy brief, termasuk isu ketenagakerjaan hingga industri kreatif. Tidak hanya policy brief, Fisipol UGM pun akan meluncurkan sebuah buku berisi kompilasi berbagai tulisan terkait G20 pada bulan Agustus 2022 mendatang.
Sebelum menerbitkan policy brief, Fisipol UGM terlebih dahulu akan menggelar serangkaian seminar publik bertajuk “Presidensi Indonesia G20: Kepemimpinan untuk Tata Dunia yang Berkeadilan dan Berkelanjutan” yang berlangsung dari tanggal 10 Maret sampai 19 September 2022. Salah satu seminar yang bertajuk Recover Together, Recover Stronger: G20 dan Agenda Strategis Indonesia diadakan secara hibrida pada hari Kamis, 17 Maret 2022 pukul 08.30-16.15 WIB dengan narasumber yang menyampaikan materi secara langsung di Balai Senat UGM dan di waktu bersamaan acara akan disiarkan secara daring untuk publik melalui platform Zoom.
“Rangkaian acara yang diselenggarakan Fisipol UGM ini sebagai bagian dari peran serta lembaga akademik untuk merespons agenda dan dinamika presidensi Indonesia. Presidensi G20 menjadi momen untuk pengakuan Indonesia sebagai emerging economies dan penguatan diplomasi Indonesia dalam kepemimpinan dunia,” kata Wawan.
Koordinator seminar, Luqmanul Hakim, menjelaskan seminar ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, sebagai arena untuk diseminasi publik khususnya tentang agenda-agenda strategis Indonesia dalam forum G20. Kedua, menguatkan peran kampus untuk terlibat dan berkontribusi dalam penguatan agenda startegis Indonesia dalam G20 dan diplomasi internasional secara umum. "Harapannya progam ini dapat menjadi event publik dan arena diskusi bagi publik dalam mendorong agenda Indonesia dalam G20,” kata Luqman.
Oleh: Salsabilla Amiyard (my40)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
