REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Mayoritas anggota House of Representative Amerika Serikat (AS) mendukung legislasi yang mencabut status perdagangan "paling favorit" Rusia dan Belarusia. Langkah yang diambil atas invasi Rusia ke Ukraina itu akan membuka jalan untuk meningkatkan tarif impor dua negara tersebut.

House yang dikuasai Partai Demokrat mendukung dicabutnya status Hubungan Perdagangan Normal Permanen (PNTP) Rusia dengan perbandingan suara 424 mendukung 8 menolak. Rancangan undang-undang ini merupakan upaya terbaru Kongres AS untuk memberi tekanan ekonomi pada Moskow.

Agar legislasi ini dapat berkekuatan hukum tetap maka juga harus diloloskan Senat. Ketua Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer mengatakan, Senat akan bergerak dengan cepat setelah House mengesahkan rancangan undang-undang tersebut.

Langkah untuk mencabut status serupa pada Rusia di Organisasi Perdagangan Dunia  (WTO) sedang dikoordinasikan negara-negara demokrasi G7. Dengan langkah ini otomatis tarif impor AS pada Rusia akan naik dan memberi wewenang Presiden AS Joe Biden untuk menaikan lagi tarif produk-produk dari Rusia dan Belarusia.

Baca juga : PPATK: Aliran Dana Investasi Ilegal Sampai ke Swiss, Rusia, dan Karibia

Peneliti senior Peterson Institute for International Economics Chad Brown mengatakan, setelah AS memberlakukan larang impor produk energi Rusia pekan lalu. Perubahan status perdagangan hanya sekedar langkah simbolik.

"Melihat datanya, kami tidak mengimpor banyak barang dari Rusia," kata Bown, Jumat (18/3/2022).

Berdasarkan data Bank Dunia impor non-bahan bakar terbesar Rusia ke AS pada tahun 2020 adalah paladium, besi mentah, rhodium, alumunium yang belum ditempa, pupuk dan kayu lapis. Paladium dan rhodium digunakan untuk industri otomotif.

Pemungutan suara House pada Kamis (17/3/2022) kemarin digelar satu hari setelah pidato emosional Presiden Ukraina  Volodymyr Zelenskyy di Kongres AS. Banyak anggota Kongres yang mengenakan pin bendera Ukraina saat mereka memberikan suara.

Langkah ini juga akan memperluas Undang-Undang Pertanggung Jawaban Hak Asasi Manusia Global Magnitsky. Mengurangi sanksi-sanksi pada pejabat Rusia atas pelanggaran hak asasi manusia.

Delapan suara yang menolak legislasi pencabutan status perdagangan Rusia diberikan anggota Partai Republik. Mereka mengatakan ketentuan Magnitsky memberi presiden terlalu banyak kekuasaan.

Baca juga : Intelijen Militer Inggris Sebut Invasi Rusia Sebagian Besar Terhenti

"Bila kami tidak berbicara hak asasi manusia karena kepentingan komersial, kami kehilangan semua otoritas moral untuk membicarakan hak asasi manusia," kata ketua House Nancy Pelosi.

Anggota House Victoria Spartz yang merupakan satu-satunya anggota Kongres yang keturunan Ukraina mengatakan penting Belarusia ikut mendapat sanksi. "Kami tidak bisa menciptakan celah di mana Putin dapat menggunakan Belarusia untuk menyalurkan uangnya melalui mereka," kata Spartz.

Langkah ini juga mengarahkan Perwakilan Perdagangan AS Katherine Tai untuk "menggunakan suara dan pengaruh Amerika Serikat di WTO" untuk mendorong negara lain menangguhkan konsesi perdagangan dengan Rusia. Serta menahan akses Belarusia pada lembaga perdagangan internasional itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika