REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menyebut pihaknya bakal melakukan pemeriksaan acak apabila pemerintah pusat nanti melonggarkan dan memperbolehkan mudik. Menurutnya Pemda harus siap mengantisipasi hal tersebut.
"Kalau trennya nanti ada peningkatan kasus akibat dari mudik, kemungkinan salah satunya akan kita lakukan pemeriksaan secara acak terhadap pendatang atau pelaku perjalanan yang masuk ke wilayah Kaltim," ungkap Andi di Samarinda, Jumat (18/3/2022).
Menurutnya, memberhentikan mudik seperti tidak mungkin sehingga Pemda harus terus mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan mendorong masyarakat yang belum vaksin atau yang belum lengkap terutama bagi lansia. "Pelaku perjalanan mudik ini kan mereka yang datang dari luar nggak tahu kondisinya seperti apa, rata-rata yang didatangi orang tua. Nah kita mencoba melindungi dengan mendorong lansia vaksin lengkap hingga booster," terangnya.
Andi menjelaskan sampai saat ini cakupan vaksinasi dosis kedua lansia masih belum mencapai 60 persen. Pria yang juga menjabat sebagai Karo Kesra Setda Provinsi Kaltim tersebut mengatakan pihaknya lebih menekan angka kematian karena tingkat keparahan sudah semakin menurun tapi masih saja terjadi kematian."Kematian ini adalah mereka-mereka yang memiliki komorbid dan juga umumnya sudah memasuki kategori lanjut usia," jelasnya.
Andi menerangkan mudik sebenarnya berisiko apabila dilihat dari sisi kesehatan. Namun tidak bisa melihat hanya dari satu sisi karena pergerakan ekonomi menurutnya juga harus dipertimbangkan. "Makanya pemerintah menggencarkan program vaksin supaya masyarakat bisa kembali ke kehidupan normal karena sudah memiliki antibodi dan siap menghadapi virus apabila tubuhnya terinfeksi," paparnya.
Dia pun menegaskan, vaksinasi akan lebih efektif apabila cakupannya sudah terpenuhi minimal 70 persen. "Ini sebenarnya yang perlu dijaga, mana kelompok-kelompok yang masih belum mencapai 70 persen harus digenjot," tegasnya.
Daerah juga harus bisa melihat, memotret, dan memetakan wilayah baik itu desa bahkan RT yang cakupannya masih kurang dari 70 persen. "Karena kalau ada yang masih kurang maka herd immunity di wilayah itu belum bisa terwujud dan berisiko menjadi kantong penyebaran Covid-19," kata Andi.
Ia mengimbau agar seluruh masyarakat menjaga tingkat kesadaran dan kedisiplinan terhadap prokes karena kunci sebenarnya ada di sana. "Sekuat apa pun yang dilakukan oleh pemerintah, selama masyarakatnya abai dengan prokes ya penularan akan semakin besar," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika