REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sahrul Gunawan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung memilih untuk pindah partai dari yang sebelumnya di Partai Nasdem ke Partai Golkar. Ia merasa setelah terjun di dunia pemerintahan Kabupaten Bandung kurang lebih 11 bulan merasa menjadi outsider.
"Iya ini hasil dari perenungan panjang saya kurang lebih 10 bulan hampir setahun setelah dilantik," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (18/3/2022).
Ia bercerita jika dia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung adalah produk politik dan memerlukan back up politik. Selain itu saat memimpin Kabupaten Bandung maka dipastikan tidak bisa berjalan sendiri.
"Ketika saya masuk sebagai wakil bupati saya tidak bisa sendirian dan mungkin karena ketidakmampuan saya di dalam memahami peta politik yang ada di Kabupaten Bandung, saya dengan semangat ingin berkontribusi, dengan saya yang tidak ada background pemerintahan atau birokrasi," katanya.
Ia mengaku ingin berbuat sesuatu bagi Kabupaten Bandung termasuk melakukan pemetaan terkait program-program prioritas yang harus dikerjakan. Namun dengan posisinya saat ini rencana-rencana tersebut tidak bisa direalisasikan.
"Ya saya tidak bisa mengimplementasikan itu. Saya sadar betul posisi saya sebagai wakil karena yang saya lakukan mengurai permasalahan ujungnya adalah policy yang dibuat beliau (bupati). Namun saya merasa menjadi outsider di dalam sistem," ungkapnya.
Sahrul menjelaskan penyebab dirinya merasa seperti orang luar di dalam pemerintahan disebabkan tidak memiliki back up politik. Sehingga aspirasi yang ingin diperjuangkan tidak bisa dilakukan.
"Ini karena apa, karena saya tidak punya back up politik jadi aspirasi juga tidak ada yang memang bisa saya perjuangkan untuk masyarakat," katanya.
Ia mengaku banyak tidak dilibatkan dalam kegiatan atau program yang hendak dikerjakan. "Saya sangat tidak ada dilibatkan. Jangankan ketua LPTQ atau ketua kepemudaan yang didapatkan Kang Gun Gun sebelumnya sama sekali tidak ada," katanya.
Sahrul mengungkapkan kenaifan dirinya saat berupaya memperjuangkan agar ia bersama pasangannya berhasil dan saat mempelajari tugas pokok fungsi sebagai wakil bupati Bandung. Termasuk mempelajari permasalahan di Kabupaten Bandung.
Namun ia merasa hal tersebut tidak menjadi apa-apa sebab pelaksanaan di lapangan lebih bersifat sentralistik. "Dalam pelaksanaannya sentralistik saja, nggak ada dan sama sekali tidak ada sesuatu yang bisa saya tumpahkan. Itu yang menjadi problem sehingga akhirnya saya merasa saya perlu berada di wadah yang bisa memperjuangkan keinginan saya tersebut," katanya.
Ia pun merasa selama ini kesulitan berkomunikasi dengan pasangannya tersebut termasuk partai koalisi. "Bukan (tidak terakomodir), jadi kesulitan komunikasi kali ya," katanya.