Mendagri: Kebijakan Presiden Atasi Pandemi dengan Pembatasan Bertahap Sudah Tepat
Red: Fernan Rahadi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian | Foto: Antara/Muhammad Adimaja
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei nasional tim pakar dan epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) bersama Kementerian Kesehatan menunjukkan besarnya antibodi rakyat Indonesia.
"Kesimpulan survei kami mayoritas penduduk Indonesia mempunyai antibodi dari SARS-CoV- 2 sebesar 86,6 persen, baik dari riwayat terdeteksi atau telah divaksinasi," ujar Epidemiolog UI Pandu Riyono dalam siaran pers, Jumat (18/3/2022).
Survei tersebut dilakukan pada Maret-Desember 2021 di 100 kota/kabupaten. Hasil survei nasional inilah yang dipaparkan para ahli di depan Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Jumat.
Dengan hasil ini, Mendagri tetap mengingatkan bahwa walaupun antibodi tinggi jangan ada eforia di masyarakat. "Tetap pakai masker jaga protokol kesehatan, karena antibodii tidak bisa mencegah inveksi, masker yang bisa mencegah inveksi," katanya.
Apalagi, masih ada 13,4 persen daerah yang memiliki antibodi rendah, seperti di Kota Singkawang dan Puncak Jaya, ini menjadi prioritas vaksinasi. "Daerah yang masih rendah akan kami genjot dengan vaksinasi," ujar Tito.
Dari data survei nasional inilah, Mendagri Tito Karnavian menilait kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo menghadapi Pandemi Covid-19 sudah tepat.
"Kalau kita total lockdown, human cost-nya terlalu besar, ekonomi juga tak berjalan dan kekebalan masyarakat hanya dari vaksinasi, sementara jumlah rakyat kita sangat besar. Dengan limited restriction, terbukti kita lebih kuat, ada kekebalan alami karena infeksi maupun vaksinasi," ujar Tito.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membenarkan apa yang disampaikan Mendagri agar tetap memakai masker, karena mencegah penularan.
"Terbukti adanya kombinasi infeksi dan imunisasi membuat antibodi menjadi kuat. Jadi segera vaksinasi. Kemenkes akan melanjutkan survei ini ke depan karena sangat berguna bagi kebijakan yang berbasis bukti," ujar Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
