REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Yerry Tawalujan memberikan usulan model solusi guna pengendalian harga minyak goreng. Menurut dia, ada 4 hal yang perlu dilakukan guna menekan harga minyak goreng.

Pertama, dia mengatakan, 25 persen total produksi crude palm oil (CPO) harus dijual di dalam negeri mengikuti harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kedua, sisanya atau 75 persen produksi CPO bisa mengikuti harga pasar. 

Ketiga, pemerintah kata dia perlu tegas mengendalikan harga CPO, karena harganya memang sangat tinggi. "Jika tidak dikendalikan, sulit untuk membuat harga minyak goreng turun," kata dia, Sabtu (19/3/2022).

Keempat, kebijakan itu tidak akan merugikan pengusaha dan produsen CPO, karena keuntungan dari kelapa sawit sangat tinggi akibat kenaikan harga, sedangkan biaya produksi tetap sama. "Partai Perindo sangat berpihak pada rakyat kecil. Kami tidak rela melihat perusahaan kelapa sawit panen luar biasa, tapi di sisi lain rakyat susah," kata Yerry.

Yerry menyebutkan, pentingnya kebijakan tersebut ditetapkan karena biaya hidup masyarakat meningkat padahal daya beli masih rendah akibat terdampak pandemi. "Kalau harga minyak goreng dibuka mengikuti harga pasar, biaya hidup masyarakat akan tambah meningkat. Hal ini tidak boleh terjadi. Kami Partai Perindo akan berjuang supaya masyarakat tidak terbebani dan harga minyak goreng terkendali," ujar Yerry.

Ikuti Whatsapp Channel Republika