REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong seluruh parlemen dunia agar menggerakkan kebijakan guna mencegah terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim ini, kata Jokowi, merupakan salah satu tantangan global yang harus diselesaikan selain tantangan revolusi industri 4.0, pandemi Covid-19, dan sebagainya.
“Jangan melupakan bahwa kita menghadapi sebuah hal mengerikan kalau kita tidak berani memobilisasi kebijakan-kebijakan baik itu di parlemen dan pemerintah, yaitu perubahan iklim,” ujar Jokowi saat meresmikan pembukaan Sidang ke-144 The Inter-Parliamentary Union (IPU) di Kabupaten Badung, Bali, Ahad (20/3).
Ia mengatakan, upaya untuk mencegah perubahan iklim ini sering kali dibahas dan diputuskan dalam pertemuan global. Namun, hal ini sulit untuk dipraktekkan. Jokowi kemudian mencontohkan upaya transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan yang juga sulit untuk dilakukan, utamanya bagi negara-negara berkembang. “Sehingga yang perlu dibicarakan dan mobilisasi adalah pendanaan iklim ini harus segera kita selesaikan,” ujar dia.
Selain terkait pendanaan iklim, Jokowi juga menyoroti terkait investasi dalam rangka renewable energy serta terkait transfer teknologi. Jokowi pun mengaku pesimistis perubahan iklim benar-benar dapat dicegah jika kebijakan-kebijakan tersebut tidak dilaksanakan.
Ia kemudian mencontohkan, di Indonesia sendiri memiliki potensi renewable energy yang sangat besar. Seperti potensi hydropower karena Indonesia memiliki 4.400 sungai, potensi geothermal sebesar 29 ribu megawatt, potensi angin, arus bawah laut, energi matahari, dan sebagainya.
“Tetapi perlu sebuah investasi yang besar, perlu sebuah transfer teknologi, perlu pendanaan iklim global yang betul-betul didukung oleh internasional,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan ini, Jokowi pun menyampaikan apresiasinya jika seluruh parlemen yang ada di negara-negara anggota IPU bisa memobilisasi bersama pemerintah berbagai kebijakan yang telah diputuskan sehingga benar-benar terlaksana di lapangan.
“Saya sangat menghargai apabila seluruh parlemen yang ada di negara-negara anggota IPU bisa memobilisasi bersama pemerintah muncul sebuah keputusan aksi dan nyata, konkrit sehingga bisa dilaksanakan di lapangan,” jelas dia.
