REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL --Presiden baru Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan pada Ahad (20/3/2022) akan meninggalkan istana kepresidenan Gedung Biru di lereng gunung. Dia memilih mendirikan kantornya di kompleks Kementerian Pertahanan pusat kota Seoul.
Memindahkan kantor kepresidenan adalah salah satu janji kampanye Yoon. Mantan jaksa konservatif yang masa jabatannya lima tahun dimulai pada 10 Mei ini mengatakan, lokasi dan desain Gedung Biru telah memicu kritik. Dia menyatakan pemimpin Korea Selatan jauh dari publik dan menggunakan kekuasaan yang berlebihan.
Kompleks Blue House ini menempatkan kantor penasihat presiden dan ruang pers tidak berada di gedung yang sama dengan tempat presiden bekerja. Bangunan itu terpisah ratusan meter dengan beberapa mantan pejabat mengatakan kadang-kadang menggunakan sepeda atau mobil untuk mengunjungi presiden.
Yoon memilih kompleks Kementerian Pertahanan karena sudah dilengkapi dengan fasilitas komando terkait keamanan. Dia mengatakan timnya menyingkirkan opsi tempat lain karena ketidaknyamanan publik oleh keamanan presiden.
Menurut Yoon, ia akan memulai masa jabatannya di kantor baru. Dia mengatakan pejabat Kementerian Pertahanan akan dipindahkan ke gedung Kepala Staf Gabungan (JCS) di kompleks itu dan personel JCS akan dipindahkan secara bertahap ke pusat komando perang di pinggiran kota Seoul. Selain itu, taman publik besar akan didirikan di dekat kantor presiden baru dan warga sipil dapat melihat kantornya dari jarak dekat. Yoon juga berencana untuk mendirikan pusat pers dan sering bertemu wartawan.
Menurut rencana Yoon, Gedung Biru saat ini akan dibuka untuk umum sebagai taman pada hari peresmian. Dia mengatakan akan mengumpulkan opini publik untuk memilih nama kantor barunya itu.
Yoon menyadari kekhawatiran pertimbangan banyak pihak yang menentang. Namun jika dia memulai masa jabatannya di Gedung Biru, maka menjadi lebih sulit untuk dipindahkan. "Saya tahu memindahkan kantor kepresidenan bukanlah hal yang mudah. Namun jika saya mengingkari janji dengan rakyat (tentang relokasi) lagi, tidak ada presiden masa depan lain yang akan berusaha melakukannya," kata Yoon.
Keputusan pemindahan kantor kepresidenan pun mendapatkan kritik dari beberapa pihak. Mereka telah meminta Yoon untuk tidak terburu-buru melakukan relokasi karena harus mempertimbangkan tugas-tugas lain yang memerlukan perhatian yang lebih mendesak.
Pemimpin Partai Demokrat Yun Ho-jung menyebut relokasi akan menyebabkan lubang besar dalam keamanan nasional di tengah ancaman Korea Utara. Dia mengatakan beberapa warga Seoul juga kemungkinan akan menderita kerusakan besar dalam hak milik. Warga harus berhadapan dengan pembatasan yang diberlakukan pemerintah terhadap pembangunan di daerah dekat kantor baru.
"Apakah layak mendorong secara sepihak relokasi Gedung Biru dan Kementerian Pertahanan, yang akan menentukan keamanan nasional dan hak milik warga negara, tanpa meminta pendapat publik?” kata Yun mendesak presiden terpilih untuk membatalkan relokasi.
Sebanyak 11 mantan Kepala JCS mengirimkan surat pernyataan penolakan relokasi ke tim transisi Yoon. Mereka mengatakan tindakan itu akan memungkinkan musuh untuk menyerang kantor kepresidenan dan markas militer secara bersamaan.
Sebelum keputusan Yoon ini, Presiden Moon Jae-in juga pernah berencana untuk meninggalkan lokasi dari Gedung Biru. Namun, akhirnya Moon membatalkan rencana tersebut setelah gagal menemukan lokasi untuk kantor baru.
Relokasi tersebut, menurut perhitungan Yoon, diperkirakan akan menelan biaya sekitar 50 miliar won. Beberapa kritikus sebelumnya mengatakan rencana relokasi akan menelan biaya hingga 1 triliun won dengan menilai perkiraan yang disebut Yoon tidak berdasar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika